Mengintip Program Perkebunan Kayu Rakyat versi PT TPL (2)

Bidik Lahan-lahan Tidur, Pemilik Digaji Kerjakan Lahannya

 

Cetuskan program Perkebunan Kayu Rakyat (PKR), PT Toba Pulp Lestari (TPL) membidik lahan-lahan tidur di kawasan Tapanuli, yang selama berpuluh tahun hanya ditumbuhi semak belukar. Sistem bagi hasil ditawarkan 60: 40. Enam puluh persen untuk TPL, 40 persen untuk pemilik lahan. Loh, kok lebih besar untuk TPL?

 

Dame Ambarita, Porsea

 

”Iya, karena masyarakat hanya menyediakan lahannya. Sedangkan ongkos produksi, seluruhnya ditanggung PT TPL,” jelas Direktur PT TPL, Juanda Panjaitan, kepada wartawan di lokasi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT TPL Sektor Habinsaran, Tobasa, Jumat pekan lalu.

 

Tampil dengan gaya gaul, mengenakan kaus, jeans, jaket, dan topi lebar, Juanda tampak santai memberi penjelasan, di bawah terik matahari yang menerpa bumi, Jumat siang itu. Empat wartawan memang dibawa ke lokasi HTI di sektor Habinsaran, untuk melihat sendiri pohon eukaliptus hasil kloning, baik yang ada di HPHTI maupun di lahan PKR.

 

Juanda menjelaskan, sistem pembagian hasil 60:40 cukup adil. Pasalnya, PT TPL menanggung seluruh ongkos produksi, mulai dari biaya survey lahan, biaya infrastruktur, pembabatan, penyemprotan, pembibitan, penanaman, pemupukan, penyisipan, perawatan, monitoring, transportasi, penebangan, dan sebagainya. Masyarakat hanya menyediakan lahan-lahan milik mereka, yang selama ini tidak produktif. Seluruh biaya yang dikeluarkan pihak TPL selama proses itu, dapat diperoleh pemilik lahan jika si pemilik mau mengerjakan sendiri seluruh tahapan. “Istilahnya, masyarakat digaji untuk mengolah tanahnya sendiri!” kata Juanda. Kalau pemilik lahan tidak mau repot-repot, TPL akan mengalihkan seluruh biaya pengerjaan ke sub kontraktor.

 

Adapun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penanaman dan perawatan kebun eukaliptus, yakni biaya sampai dengan tanam (survey, infrastruktur, pembabatan, penyemprotan, bibit, penanaman, pemupukan, penyisipan) mencapai Rp3,5 juta per hektare. Sementara biaya perawatan (pembabatan, penyemprotan, pemupukan) mencapai 3,5 juta per hektare. Biaya transport material, supervisi, dan overhead sekitar Rp1 juta. Total biaya Rp8 juta.

 

Target volume tanaman per hektare rata-rata 150 ton. Harga kayu eukaliptus yang ditetapkan pemerintah saat ini sekitar Rp37.500 per ton. Total 150 ton x Rp37.500 = Rp5.625.000. Dengan sistem bagi hasil 60:40, artinya Rp3.375.000 untuk TPL, Rp2.250.000 untuk pemilik lahan.

 

Jika ada perseorangan/kelompok yang memiliki 100 hektare lahan PKR, keuntungan yang diperoleh dalam 7 tahun mencapai Rp225 juta. ”Itu masih perhitungan sekarang. Angka itu bisa lebih tinggi, karena harga kayu di pasar berpeluang lebih mahal 5 tahun mendatang,” jelas Juanda.

 

Pantauan METRO, pohon-pohon eukaliptus hasil kloning di HTI, yang baru ditanam Mei 2006, rata-rata sudah mencapai  tinggi 10 meter diameter sekitar 10 cm. Dengan jarak tanam 3×2,5 meter, bibit unggul eukaliptus yang ditanam mencapai 1.110 pohon per hektare. ”Ke depan, TPL berencana semakin merapatkan jarak tanam. Untuk jarak 3×2 meter, bibit yang bisa ditanam bisa mencapai 1.667 pohon per hektare. Ukuran 3×1,5 meter, bisa ditanam 2.222 pohon per hektare. Dan untuk jarak 3×1 meter, mencapai 3.333 pohon per hektare. Kerapatan jarak tanam itu dimungkinkan, karena bibit eukaliptus yang ditanam adalah jenis unggul, yang tidak bercabang,” jelas Juanda panjang lebar.

 

Memang jika dilihat dari diameter batang pohon, bisa jadi ukurannya akan lebih kecil dibanding jika kerapatan jarak tanam lebih lebar. Tetapi jika dihitung dari kubikasi kayu yang dihasilkan per hektare, hasilnya akan lebih unggul.

 

”Targetnya, dari 1 hektare kebun eukaliptus, bisa dihasilkan 150-200 ton kayu. Satu ton pulp bisa dihasilkan dari 6,2 ton kayu. Artinya, dari satu hektare kebun eukaliptus bibit unggul, bisa dihasilkan sekira 25-32 ton pulp per hektare,” terangnya.

 

Malam sebelumnya, Manajer PKR, Posma Tambunan, bersama Manager Social Security License (SSL) Leonard Hutabarat, Humas TPL Medan Chaeruddin Pasaribu, dan sejumlah staf TPL lainnya, menjelaskan, prinsip kerja sama dalam PKR adalah masyarakat menyediakan lahan untuk penanaman eukaliptus selama kurun waktu paling sedikit 2 rotasi atau 14 tahun. TPL bersama pemilik lahan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan penanaman eukaliptus, pemeliharaan tanaman, sampai pemanenan kayu.

 

Setelah panen dan kayu sampai di pabrik, pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan hasil kayu sekitar 40 persen. “Semua produksi kayu dari areal plasma harus dijual ke perusahaan, dan perusahaan wajib membeli kayu dari areal peserta plasma. Harga jual kayu akan ditetapkan oleh Gubernur Sumut,” jelasnya.

 

Adapun area prioritas untuk pengembangan PKR yakni sekitar wilayah kerja TPL dan jalur logistik dari sektor menuju pabrik di Porsea; Lahan yang tidak produktif dan kepemilikan yang jelas; Tersedia akses jalan untuk pemanenan di kemudian hari, dan pembangunan infrastruktur jalan akan menjadi pertimbangan bila luasan areal cukup besar; topografi lahan datar sampai bergelombang (<30 persen), dan kondisi tanah baik.

 

Area yang tidak dapat menjadi PKR antara lain kawasan hutan milik negara, lahan sengketa dan mempunyai potensi masalah, areal terlalu curam dan batu, tidak tersedia jalan masuk ke areal.

 

“Dalam sistem PKR ini, pemilik lahan akan mendapat beberapa keuntungan,” jelas Posma. Antara lain, lapangan kerja dan peluang berusaha bagi peserta dan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Pendapatan dari hasil panen kayu dan upah kerja. Peningkatan nilai lahan (kesuburan, ekonomi, nilai jual), karena ada peluang pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan. Lahan plasma lebih terjaga dari pengusahaan pihak lain (bila pemilik di perantauan). Pengetahuan peserta plasma akan teknologi silvicultur serta pentingnya manfaat kayu di kemudian hari. Plasma juga dapat melakukan tumpang sari (semusim) pada areal PKR.

 

Bagi masyarakat, baik kelompok maupun perorangan yang ingin ikut mengikuti program ini, mekanismenya yakni plasma bermohon, dilakukan orientasi lapangan, pengukuran areal/survey, pemetaan areal, perjanjian PKR, membangun PKR dan Kontrak Kerja, pemeliharaan tanaman dan monitoring 7 tahun, evaluasi, sebelum panen, proses perizinan untuk pemanenan, kegiatan panen, pengangkutan kayu ke pabrik, dan bagi hasil (40 persen untuk plasma). (bersambung/besok ikuti catatan dengan topik: Peserta Antusias, Sebut Kebun Eukaliptus sebagai Harta Karun).

Satu tanggapan untuk “Mengintip Program Perkebunan Kayu Rakyat versi PT TPL (2)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s