TPL Bidik 14.000 Ha Lahan Tidur

Rekapitulasi Areal PKR sampai April 2008         

No.      Sektor             Area Tanam   Potensi           Total Areal

                                    (Ha)                (Ha)                (Ha)

1.         Aek Nauli       1,171.48         575,46            1,746,93

2.         Habinsaran    1,337.70         2,408.10         3,745.80

3.         Aek Raja        2,461.50         3,954.10         6,415.60

4.         Tele                 1,040,41         1,681.09         2,721.50

Total                           6,011.09         8,618,75         14,629.84

 

 

Jadi Perkebunan Kayu Rakyat di Kawasan Tapanuli

PORSEA-METRO

Mengantisipasi larangan menebang pohon dalam hutan alam mulai Januari 2010 sesuai Protokol Kyoto, PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berlokasi di Desa Sosor Ladang Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa, Sumut, membidik lahan-lahan tidur di kawasan Tapanuli untuk dijadikan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) eukaliptus. Total lahan tidak produktif yang dinilai berpotensi, mencapai 14.000 hektare.

 

”Saat ini TPL memiliki Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sebanyak 260.060 hektare. Namun tidak semua lahan tersebut dapat dimanfaatkan, karena sebagian merupakan kawasan hutan yang dilindungi. Sebagian lain telah dikelola masyarakat sekitar, sehingga tidak dapat diganggu lagi. Untuk menjaga ketersediaan pasokan kayu kebutuhan industri pulp, TPL memprogramkan PKR bekerja sama dengan masyarakat, dengan memanfaatkan lahan yang selama ini tidak produktif,” kata Direktur PT TPL, Juanda Panjaitan, kepada wartawan di kawasan HPHTI TPL di Sektor Habinsaran, Tobasa, Jumat baru lalu.

 

Juanda didampingi Humas PT TPL di Medan Chairuddin Pasaribu, staf senior Humas PT TPL Porsea Ir Tagor Manik, Manager PKR Posma Tambunan, Estate Manager Sektor Habinsaran Walman Pangaribuan, dan sejumlah staf TPL, menjelaskan, dengan PKR tanaman eukaliptus (eucalyptus sp), ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Antara lain, rehabilitasi lahan tidak produktif yang ’tidur’ selama bertahun-tahun.

 

”Salahsatu tujuan program PKR adalah membantu masyarakat merehabilitasi lahan-lahan tidur menjadi subur kembali, agar nilai ekonominya meningkat.

 

Di mana setelah ditanami hutan baru eukaliptus, unsur hara atau zat nutrisinya akan kembali melalui pemupukan. Guguran daun eukaliptus itu sendiri akan memperkaya hara tanah,” katanya.

 

Keuntungan lainnya bagi masyarakat, biaya material, upah kerja, serta pemanenan seluruhnya disediakan PT TPL. ”Istilahnya, masyarakat digaji untuk mengolah tanahnya sendiri,” jelasnya. Prinsip kerja samanya, masyarakat menyediakan lahan untuk penanaman eukaliptus, selama kurun waktu paling sedikit dua rotasi atau 14 tahun. Pemilik lahan boleh menanam tanaman holtikultura selama satu musim, selama pohon eukaliptus belum besar.

 

Dengan sistem pembibitan yang saat ini dikembangkan TPL, yakni sistem kloning, menurut Juanda, PKR eukaliptus berpeluang panen cepat dengan hasil yang maksimal. Karena bibit unggul eukaliptus akan dipilih yang paling cocok untuk lahan bersangkutan. ”Bibit unggul eukaliptus yang kita hasilkan dengan sistem kloning, ada beberapa jenis. Yang paling unggul saat ini jenis IND 47, hasil persilangan eukaliptus jenis grandis dan uropilla. Keunggulannya antara lain tahan penyakit, kualitas serat baik, cepat tumbuh, tidak bercabang, dan tidak rakus air. TPL saat ini sedang mengurus hak cipta untuk jenis bibit dimaksud,” kata dia.

 

Semula, paparnya, TPL menggunakan pola pengembangan tanaman ini dengan cara menanam dari biji. Tapi ternyata hasilnya tidak dapat maksimal. Hingga TPL mencangkok ilmu kloning dari negara Auastralia dan Brasil.

 

Dengan membudidayakan bibit unggul sistem kloning, saat ini TPL tidak lagi hanya dapat menghitung kubikasi kayu yang bisa dihasilkan dari satu hektare. Tetapi sudah dapat menghitung berapa tonase pulp yang bisa dihasilkan dari satu hektare HPHTI ataupun PKR. ”Jadi hitung-hitungannya sudah lebih maju dibanding dulu, yang hanya menghitung berapa kubik kayu yang bisa diperoleh dari satu hektare,” jelasnya.

 

Manager PKR, Posma Tambunan dan Humas TPL Chaeruddin Pasaribu, sebelumnya menjelaskan, adapun PKR disepakati selama dua rotasi tanam atau sekitar 14 tahun, dengan masa panen paling lama sekali 7 tahun. ”Sistem pembagian keuntungan adalah 60:40, 60 persen untuk PT TPL, dan 40 persen untuk masyarakat pemilik lahan,” jelasnya. Seluruh produksi kayu di areal plasma harus dijual ke PT TPL. Harga jual kayu dari areal plasma akan ditetapkan oleg Gubernur Sumut.

 

Disambut Antusias

Di Desa Lintong, Kecamatan Borbor, Tobasa, tiga warga peserta PKR, kepada wartawan mengaku, sangat senang dengan adanya program PKR yang diselenggarakan TPL.

 

Habinsaran Pasaribu (52), warga Desa Lintong Kecamatan Borbor, didampingi rekannya Posma Pasaribu (51) dan dua petani lainnya, menjelaskan, saat ini lahan PKR di desa mereka mencapai 250 hektare. Dari jumlah itu, 25 hektare merupakan lahan miliknya pribadi.

 

Ditanya apa alasannya ikut PKR yang diprogramkan TPL, Habinsaran menjawab, kemiskinan dan pengangguran menjadi alasan utama. Lagipula, lahan yang dimanfaatkan adalah lahan yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan. ”Selain memanfaatkan lahan tidur, PKR ini jelas bisa mengurangi pengangguran. Di mana pekerjaan membabat, menyemprot, mengolah tanah, menanam, dan merawat tanaman, semuanya diserahkan ke warga dengan upah yang layak. Kalau pemilik lahan tidak sanggup mengerjakan sendiri, bisa dialihkan ke sub kontraktor,” kata dia.

 

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 80 persen warga Desa Lintong yang memiliki lahan tidur, sudah ikut PKR. ”Selain memberikan bantuan, TPL juga mengajari kami cara menanam eukaliptus, merawat, menyemprot, dan sebagainya. Saya sendiri saat ini menganggap diri saya sudah lulus soal eukaliptus ini,” katanya, sambil terkekeh gembira.

 

Ia optimis, masih akan dapat menawarkan ratusan hektare lahan tidur di desa mereka, untuk dijadikan PKR. ”Banyak warga yang sudah menyatakan berminat ikut,” katanya yakin.

 

Bagi warga yang berminat ikut menjadi peserta PKR, boleh mengajukan permohonan kepada Direktur PT TPL, dengan formulir yang ditandatangani Kepala Desa. Boleh perseorangan atau kelompok. Syaratnya, memiliki lahan yang tidur yang potensial dijadikan PKR, dengan kepemilikan yang jelas. Tersedia akses jalan untuk pemanenan di kemudian hari. ”Pembangunan infrastruktur jalan akan menjadi pertimbangan bila luas areal cukup besar.” kata Posma Tambunan. (mea)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s