Apakah Aku Mesti Ikut Menghakimi?

Seminggu lalu, seorang aktivis temannya teman, menelepon. Katanya, dia mau diskusi seputar opini yang mau dimuatnya di surat kabar lokal. Trus dia bilang, dia ingin menulis tentang seorang oknum Bupati di  Tapanuli yang dituduh korupsi Rp3 miliar. Dan betapa si Bupati koruptor itu tak peduli untuk membiayai pendidikan seorang pelajar asal daerah bersangkutan, yang IQ-nya salahsatu yang tertinggi di Indonesia.

Trus, aku menjawab, tolong jangan ditulis Bupati Koruptor. Meski dia benar korupsi, tapi sebelum ada putusan pengadilan, kita jangan menghakimi seseorang sebagai koruptor, meski hanya di halaman opini surat kabar. Jangan membahayakan posisimu dan posisi media bersangkutan.

Lantas, si aktivis menjawab: “Yah… tapi itu ‘kan hanya opini. Dan opini itu tanggung jawab si penulis.”

”Tidak, opini juga tanggung jawab media bersangkutan, meski ada nama penulisnya!”

“Loh, contoh saja kasus Besihar Lubis, kan dia yang dijerat hukum?” balasnya.

“Itu karena yang menggugatnya ‘mungkin’ takut menggugat media yang bersangkutan, karena urusannya pasti jadi lebih rumit. Jadi, lebih gampang menggugat penulisnya saja… Padahal, selama tulisan itu tidak dimuat di media, bukankah itu hanya sekedar opini si penulis yang tak diketahui siapa-siapa sehingga tak mungkin digugat siapa-siapa? Artinya, media yang memuatnya juga seharusnya ikut bertanggung jawab atas pemuatan opini tersebut. Karena media yang memutuskan opini itu layak muat atau tidak,” itu jawabanku sama si aktivis.

“Begitu ya? Tapi setahuku, kalau nama penulisnya dimuat, itu tanggung jawab si penulis,” kata dia lagi.

Percakapan kami mulai menghangat. Meski hanya lewat telepon, tapi kami terus saling berargumen. Padahal, aku dan si aktivis temannya teman itu belum pernah bertemu, dan kami baru sekali itu ngobrol, itupun lewat telepon.

Entah bagaimana, bantah membantah soal opini ini menyerempet ke soal Pilgubsu, tentang salahsatu cagubsu yang ‘katanya’ dibeking tokoh judi di Sumatera Utara, dan bagaimana media seharusnya bisa meliput masalah itu. Yang kujawab, secara pribadi, aku agak segan bersentuhan dengan tokoh judi dimaksud. Bukan apa-apa, hanya agak ‘trauma’ karena pernah menerima ancaman kantor akan diserang oknum-oknum preman, terkait pemberitaan soal judi di Sumatera Utara dan siapa tokoh di baliknya.

Kemudian obrolan beralih. Si aktivis bertanya, apa pendapatku seputar oknum-oknum ‘tokoh penjahat’ yang suka menyumbangkan uangnya untuk pembangunan rumah ibadah.

Kujawab: “Aku tidak  dalam posisi untuk menghakimi siapapun dalam hal sumbangan ke rumah ibadah!”

“Jadi, ito setuju pihak rumah ibadah menerima sumbangan dari tokoh judi seperti di A, tokoh illegal logging si B, atau koruptor seperti si C?”

“Loh, memangnya apakah pihak rumah ibadah harus menolaknya?”

“Ya, iya dong. Itu kan uang tak halal!”

“Trus, bagaimana sebaiknya pihak rumah ibadah menolak uang sumbangan itu? Dengan mengumumkannya di podium, dan mengatakan, kami menolak sumbangan Bapak Anu?” tanyaku, agak menantang (maaf ya Ito, hehehe).

“Yah, memang tidak begitu… tapi bisa dilakukan dengan mengirimkan kembali uangnya, disertai surat yang mengatakan, kami menolak sumbangan Bapak karena kami mendengar Bapak terlibat kasus ini itu. Sebelum Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang menjerat Bapak, kami tidak akan menerima sumbangan Bapak!”

“Bah… bah (dengan logat Batak kental, hehehehe), kalau aku pribadi, menurutku tak perlulah segitu kali. Lagipula, tak pernah kubaca ada ayat yang menyuruh pihak rumah ibadah mengembalikan sumbangan seseorang karena seseorang itu ‘dianggap penjahat’,” balasku tak mau kalah.

“Memang tidak ada ayatnya. Tapi secara moral dan etika, tidaklah layak sebuah rumah ibadah dibangun dengan menggunakan uang dari seseorang seperti si A, si B, dll (sambil menyebut nama-nama),” kata si aktivis. Ia juga membeberkan sejumlah rumah ibadah di kota-kota tertentu, yang dibangun megah dengan menggunakan uang si A, si B, dll tersebut.

Aku tetap saja menolak menyetujui statemen yang mengatakan, pihak rumah ibadah harus menolak sumbangan uang dari ‘tokoh-tokoh penjahat’, dengan alasan tidak ada ayat yang mengatakan itu harus ditolak.

Lagipula, apa urusan pihak rumah ibadah untuk menyelidiki uang seseorang itu uang haram atau halal? Apakah pihak rumah ibadah sanggup menyelidiki semua asal muasal sumbangan yang diberikan? Bukankah itu urusan Tuhan? Bukankah Tuhan yang akan menakar nilai persembahan seseorang?

Apakah Tuhan ada menyuruh pihak rumah ibadah untuk menyelidiki dulu asal muasal persembahan sebelum memutuskan diterima atau tidak? Bukankah kita tidak tahu dari mana saja sumber seluruh uang persembahan yang sampai ke rumah ibadah? Jadi kalau pihak rumah ibadah harus menolak persembahan dari si A, si B, si C, kenapa yang diprotes hanya sumbangan yang ‘besar-besar’? Bukankah semua sumbangan yang tidak halal seharusnya juga ditolak? Dan siapakah yang harus menyelidiki, apakah persembahan si Anu itu dari sumber halal atau haram? Bisa jadi, persembahan yang kecil-kecil pun, ada yang ‘tidak hala’. Apakah itu harus dikembalikan juga? Dan siapa yang menentukan haram dan halal itu?

Kembali ke tokoh si A, si B, dan si C tadi, bukankah mereka juga memiliki usaha-usaha legal, di samping usahanya yang dinilai ‘tidak legal’. Trus kalau mau beragumen, bukankah bisa saja kukatakan, mungkin sumbangannya itu dari usahanya yang legal?

Akhirnya, si aktivis berkata: “Yah, di situ kita memang berbeda. Saya itu seorang aktivis idealis radikal. Yang kalau mengatakan yang benar, langsung saja mengatakannya,” katanya, sudah mulai membuat jarak.

“Ya, kita memang berbeda,” balasku, tak membantah dikatakan berbeda pandangan dengan dirinya yang seorang aktivis idealis radikal.

Apakah aku bukan seorang idealis? Itu mungkin saja. (hehehehehe).

Tapi aku memang tak setuju statemen: “Rumah Ibadah Harus Menolak Sumbangan Dari Tokoh yang Dianggap Penjahat’.

Bukan karena aku senang dengan uang mereka. Tapi kupikir, bukan kapasitas ‘rumah ibadah’ untuk menyimpulkan persembahan seseorang layak diterima atau tidak. Memangnya siapa dia (pihak rumah ibadah)?

Biarlah Tuhan yang memutuskan itu.

Trus uang ‘penjahat’ tadi? Yah, kalau memang kalian bingung akan dikemanakan, berikan saja sama orang miskin. Beres kan? Gitu aja kok repot! Hehehehehe….

Pematangsiantar, Maret 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s