Melongok Kehidupan Warga Transmigran di Rawa Kolang, Tapteng (1)

8 Tahun Bertahan di Lahan Bekas Rawa, Ubi pun Ogah Berbuah

 

 

Jalan berlumpur menuju ke Rawa Kolang

 

Sudah 8 tahun lebih lamanya, ratusan warga transmigran mencoba bertahan hidup di Rawa Kolang, Tapanuli Tengah. Tahun-tahun pertama, semangat ‘bertarung’ melawan kerasnya alam di atas lahan gambut itu masih membuncah. Tahun kedua, puluhan keluarga menyerah dan memilih hengkang. Awal 2009, tinggal 40-an KK yang bertahan. Itupun karena tak punya pilihan yang lebih baik.

 

Dame Ambarita, Rawa Kolang

 

Rawa Kolang! Dari namanya yang mengandung kata rawa, bisa ditebak kalau daerah itu dulunya bekas rawa. Tebakan itu benar. Dulu kawasan seluas 300 hektare yang oleh Negara dikeringkan menjadi lahan transmigrasi, memanglah bekas rawa. Jaraknya dari Kota Sibolga sekitar 30 km. Dari jalan besar Kecamatan Kolang (pertengahan Sibolga-Sorkam), sekitar 5 km masuk ke pedalaman. Kawasan ini dibuka tahun 2000 sebagai lahan transmigrasi.

 

METRO didampingi Edy Saputra, seniman sekaligus Bapak Pembina Anak Sekolah Lokal Jauh di Rawa Kolang, Kamis (22/1) empat hari lalu sekira pukul 10.00 WIB, mendatangi warga transmigran di daerah itu, naik sepeda motor. Dari Kota Sibolga ke Kolang, jalan beraspal relatif cukup baik dilalui sepeda motor, meski ada kupak-kapik di sini dan di sana. Tetapi sekitar 2 km mulai dari jalan besar menuju ke Rawa Kolang, kondisi jalanan mulai berat, dengan batu-batu kasar yang menutupi jalan, serta kerikil-kerikil yang berlepasan dari ikatan aspal hitam yang aus dihantam alam. Meski demikian, kendaraan roda dua yang dikendarai METRO masih mampu melaju cukup lancar. Di tengah perjalanan, METRO melalui sebuah jembatan papan yang di bawahnya mengalir air berwarna kehitaman. Hitam bak parit busuk!

 

Usai jalan yang ditutupi batu-batu kasar, rute mulai berat. Jalan tanah menanti untuk dilalui. Kebetulan saat METRO bersama Pak Edy berkunjung, hujan baru saja turun semalaman. Alhasil, jalan tanah yang bergelombang-gelombang di sana-sini dipenuhi air. Tak terhindarkan, roda motor terkadang nyungsep ke kolam kecil di jalan, dan harus didorong agar bisa keluar. Celana jeans yang dikenakan pun berhias cipratan lumpur merah. “Hahahaha… berat ya? Pertama kali aku ke mari, aku pun pernah berpikir, parsahalian ma on (cukup sekali ini saja, red) aku datang ke sini,” celoteh Pak Edy sambil ngakak, dan lalu menjelaskan, sebenarnya kalau hari sedang tidak hujan, perjalanan tidaklah separah itu. METRO hanya bisa ikut tertawa miris.

 

Jalanan sepi. Maklum, sudah jauh dari kota. Desa terdekat, yakni Aek Badan sudah 2 km di belakang. Pohon pinang mendominasi areal pinggir jalan. Matahari terik. Udara terasa panas menyengat. Semakin memasuki kawasan lahan transmigrasi UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) SP 3 Rawa Kolang, cuaca semakin panas. Saluran-saluran irigasi tampak berisi air berwarna coklat kehitaman.

 

Setelah sekitar 1 jam lebih berjuang di atas sepeda motor, akhirnya perjalanan tiba juga di areal pemukiman transmigran, persisnya SP 3 Rawa Kolang. Rumah-rumah transmigran berukuran 5 x 6 mulai terlihat satu-satu, dengan jarak sekitar 50 meter tiap rumah. Di suatu lokasi yang terlihat ada sejumlah bangunan dari kayu yang sebagian sudah miring, Pak Edy berhenti. METRO ikut berhenti. Di tempat itu, sejumlah laki-laki tampak duduk-duduk di sebuah rumah semacam kedai. Di depan kedai itu, dipisahkan oleh jalan tanah, berdiri sebuah bangunan sekolah. Ke salahsatu ruang kelas di gedung sekolah itulah kami datang, disambut dua orang guru yakni Bu Lestari dan Pak Tosari, didampingi Kepala Sekolah AR Silalahi, dan Kepala UPT SP 3, Safari.

 

“Inilah Sekolah Lokal Jauh yang ada di wilayah trans ini,” jelas Pak Edy kepada METRO, lantas menyapa murid-murid dengan nada akrab. ”Apa kabar?” tanyanya.

 

Anak-anak kelas I SD di kelas itu berdiri dan mengucapkan salam.

 

”Salam Pak Edyyy…,” sapa anak-anak manis.

 

Tak berapa lama, sejumlah bapak-bapak dari kedai itu pun ikut masuk ke ruang kelas. Waktu menunjukkan pukul 10.30 WIB.

 

Dalam pertemuan yang berlangsung informal itu, terungkap kalau warga transmigran di Rawa Kolang khususnya di SP 3 (SP 1 dan SP 2 tidak dikunjungi METRO, Red), awalnya berjumlah 150 KK. Sekitar 100 KK adalah translok (transmigran lokal) yang terdiri dari warga suku Batak dan Nias sekitar Kolang. Sekitar 35 KK transmigran dari Jawa Timur. Dan 15 KK pengungsi asal Aceh.

 

Awalnya, setiap KK mendapat 2 hektare tanah yang terletak terpisah di tiga lokasi, yakni ½ hektare di lahan I (kebun), ½ hektare di lahan II (pemukiman), dan 1 hektare di lahan III (perkebunan). Selain mendapat lahan 2 hektare, masing-masing KK juga mendapat rumah papan ukuran 6 x 6. Selain itu, masih di tahun pertama, kebutuhan pangan mereka ditanggung pemerintah, seperti beras, ikan asin, minyak goreng, kecap, garam, sabun, dan lainnya.

 

”Awalnya, kami dijanjikan pemerintah lahan siap tanam. Namun saat kami datang, lahan memang sudah dibuka tetapi batang-batang kayu masih malang melintang di atas lahan. Kami yang harus membersihkan,” jelas Handar Sitompul (60).

 

Meski lahan tak sesiap yang dijanjikan, warga tetap bersemangat memulai hidup baru di lahan trans. Tanah-tanah pun digarap. Diawali dengan lahan sekitar pemukiman. Handar Sitompul misalnya, mengaku mencoba menanam 700 pokok pisang. Eh, ternyata semua mati karena tergenang air coklat kehitaman. ”Apapun ditanam pasti gagal, baik itu cabe, pisang, pepaya, dan lainnya. Kencur ditanam 1 hektare, busuk semua,” terangnya.

 

Menimpali Sitompul, rekannya Kasman Laoly mengatakan, ubi pun ditanam tak berbuah. ”Konon lagi berbuah, berdaun pun tidak,” katanya.

 

Ia menjelaskan, pertanian umumnya gagal di Rawa Kolang, selain karena pH (derajat keasaman) tanahnya yang terlalu asam, juga karena sistem irigasi yang tidak lancar, menyebabkan air tergenang di parit-parit. Jika hujan turun deras, air meluap dan menggenangi lahan-lahan kebun warga, hingga tanaman rusak dan busuk semua. ”Tahun pertama, masih banyak yang bertahan tinggal di lahan transmigrasi ini, karena kebutuhan kami masih ditanggung pemerintah. Tetapi tahun kedua, kebutuhan kami tak lagi ditanggung, sementara pertanian gagal terus. Mau makan apa? Tak heran banyak yang pilih keluar dari sini,” cetusnya.

 

Ditengarai pafa tahun kedua, keluarga yang pindah sudah mencapai 80-an KK. Jumlah itu terus bertambah secara bergelombang. Apalagi, sejumlah sarana dan prasarana di lokasi sama sekali tak memadai. ”Sekolah tak ada, Puskesmas tidak ada, sarana transportasi tak ada, air bersih tak ada, listrik tak ada. Dan banyak lagi,” cetusnya getir.

 

Memang, terangnya lagi, pemerintah melalui Kanwil Transmigrasi, ada memberikan bantuan berupa bibit kelapa, sawit, pupuk, bahkan bibit ternak berupa ayam, dan lainnya. Namun bantuan itu hasilnya bersifat jangka panjang, sementara perut harus diisi tiap hari. ”Sekarang ini, kami kebanyakan hidup dengan menjadi buruh lepas di sekitar Kecamatan Kolang bahkan sampai Sibolga. Ada juga yang menjadi pedagang. Banyak lahan yang telantar karena tak dikerjakan. Soalnya, dikerjakan pun hasilnya tak ada,” jelasnya. (bersambung)

 

Melongok Kehidupan Warga Transmigran di Rawa Kolang, Tapteng (2)

Drum tempat menampung air hujan di Rawa Kolang

Air Coklat Kehitaman Kelebihan Magnesium, Itupun Dikonsumsi Juga

 

Kerasnya kehidupan warga transmigran di Rawa Kolang tak hanya soal kegagalan dalam bertani. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih saja, mereka harus rajin-rajin berharap hujan turun. Kalau hujan tak turun, ya terpaksa konsumsi air parit yang berwarna coklat kehitaman, dan konon kata para ahli di PDAM, mengandung magnesium di atas ambang batas. Ck ck ck!

 

Dame Ambarita, Rawa Kolang

 

Genangan air berwarna coklat kehitaman memang sudah menyedot perhatian METRO, selama dalam perjalanan ke SP 3 Rawa Kolang. Diawali dari sungai yang dialiri air berwarna kehitaman di bawah jembatan, pada pertengahan jalan menuju ke Rawa Kolang. Serta di parit-parit yang ditemui METRO di lokasi.

”Airnya coklat kehitaman karena lahan ini lahan gambut,” kata Pak Edy menjelaskan.

 

Air berwarna sama adalah pemandangan yang ’biasa’ di sana. Di sebuah sungai kecil hasil galian sekitar 1 km dari SP-3, tampak seorang ibu mencuci piring, dengan anaknya yang masih kecil asyik mandi dengan air coklat itu.

 

”Menurut pegawai PDAM yang pernah survey,  katanya air di sini terlalu banyak mengandung magnesium. Karena lahan ini dulunya bekas rawa, yang mengandung air laut,” kata Gus Karnati (35), warga trans.

 

Magnesium adalah unsur kimia terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Sebenarnya, magnesium diperlukan tubuh untuk membuat otot-otot tetap lentur dan rileks serta memelihara kekuatan tulang dan gigi.  Juga dibutuhkan dalam mengatasi sejumlah penyakit seperti asma dan diabetes, gangguan atau kelainan ritme jantung.  Tetapi magnesium tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak, karena bila terlalu banyak -melebihi 600 mg- berisiko terkena diare. 

 

Pengakuan warga trans, sebenarnya pemerintah sudah pernah mengupayakan sumur bor di lahan transmigran itu. ”Tapi baru seminggu dibangun sudah rusak, soalnya bornya murahan,” kritik mereka.

 

Pemerintah juga pernah menjanjikan untuk membendung air bersih dari pebukitan yang berada di sekitar lokasi, dan dialirkan ke SP 3. Namun janji tinggal janji. Sampai hari ini tak ada realisasi.

 

Untuk mengatasi kesulitan air bersih, warga rajin-rajin menampung air bersih dari pancuran seng rumah papan mereka. Air hujan itu ditampung di dalam tong, dan dihemat khusus untuk masak saja.  Sedangkan untuk MCK memanfaatkan air kehitaman yang banyak tergenang di parit-parit.

 

 ”Kami sangat berharap pemerintah bersedia memasukkan air PDAM sampai ke SP 3 ini. Soalnya, pipa PDAM sudah sampai ke Desa Aek Badan. Tinggal 3 km saja lagi yang perlu dibuat pipa,” harap mereka. 

 

Sulitnya kehidupan warga trans di lahan transmigran, diakui Bu Guru Lestari, akibat pertukaran pemerintahan. ”Dulu waktu zaman Pak Harto (mantan Presiden RI, Red yang menggagas program transmigrasi), warga transmigran mendapat perhatian yang cukup. Untuk merangsang semangat para petani warga trans, sering diberikan bantuan pupuk atau alat penyemprot hama. Sekarang, mana ada lagi!” katanya.

 

Selain itu, warga trans nyaris tak mendapat perhatian dari Pemkab setempat (Pemkab Tapteng), karena mereka masih di bawah binaan Kanwil Transmigrasi. ”Dijanjikan, kalau sarana dan prasarana sudah lengkap, daerah ini akan masuk wilayah Tapteng. Tapi kalau kek gini terus, mana mungkin Pemkab mau menerima? Apapun tak ada di sini. Sekolah Lokal Jauh saja ada karena usaha Pak Edy. Puskesmas ada, tapi paramedisnya tak ada. PDAM tak ada, listrik juga. Bahkan jalan pun ya kek gitu sajalah. Daerah kami bisa dibilang, ibarat kerakap di atas batu. Hidup segan, mati tak mau,” kata Wagiman.

 

Meski demikian, mereka memiliki KTP Tapteng dan terdaftar sebagai pemilih di KPU Tapteng.

 

Untuk meningkatkan perekonomian yang masih seadanya, warga trans berharap ada pihak yang menyumbangkan keramba. Keramba itu akan digunakan untuk memelihara lele di parit-parit lahan trans yang airnya berwarna merah kehitaman. ”Meski warnanya coklat, air cukup banyak tergenang di parit-parit. Dan ikan lele mampu hidup di air seperti itu. Pasarannya juga tinggi. Jadi permintaan kami agar kami dapat dibantu dengan keramba,” pinta mereka.

 

Usaha lele dalam keramba itu diharapkan dapat membantu warga meningkatkan taraf kehidupan skala jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, warga berharap hasil pertanian dari nenas, rambutan, karet, dan sawit yang sudah mulai tumbuh besar.

 

Untuk mendukung pertanian warga, pemerintah juga diharapkan memperbaiki sistem irigasi agar air dapat mengalir lancar, khususnya pada musim hujan sehingga air tidak menggenangi lahan.

 

”Pernah ada pejabat dari Pemprovsu datang meninjau ke sini, dan menuduh kami pemalas karena memohon bantuan dari pemerintah. Perlu saya tegaskan, kami bukan pemalas. Kami hanya lelah terus-menerus gagal bertani, karena lahan sering tergenang air hingga tanaman selalu busuk,” tegas seorang warga dengan nada berapi-api.

 

Ditanya berapa rata-rata penghasilan warga dalam sebulan, warga sambil tertawa miris menjawab, susah dihitung. Karena ada tak ada. ”Susah sekali menghitungnya itu Bu, soalnya kadang ada kadang tiada. Kadang hanya Rp50 ribu per minggu. Kadang dapat Rp100 ribu. Tapi kalau mau dirata-ratakan juga, sekitar Rp400 ribu-500 ribu lah per bulan,” cetus mereka senada.

 

Dengan penghasilan pas-pasan itulah mereka bertahan hidup di lahan transmigran SP 3 Rawa Kolang, sambil berharap ada keajaiban yang akan mengubah nasib mereka. (bersambung)  

Melongok Kehidupan Warga Transmigran di Rawa Kolang, Tapteng (3)

Sekolah Lokal Jauh Hanya 3 Kelas, Butuh Sumbangan Buku & Beasiswa

 

Murid, guru, dan ortu siswa sekolah lokal jauh di Rawa Kolang-Tapteng

Empat tahun sejak lahan transmigrasi Rawa Kolang dibuka, sekolah sama sekali belum ada. Atas usaha Edy Saputra (saat itu pegawai RRI), tahun 2004 akhirnya ada Sekolah Lokal Jauh di Balai Desa. Tiga tahun kemudian, barulah didirikan bangunan sekolah tiga ruangan. Tenaga pendidik dua orang, direkrut dari warga trans sendiri. Gaji awal kadang tak sampai Rp100 ribu sebulan.

 

Dame Ambarita, Rawa Kolang

 

”Awal perkenalan saya dengan warga trans dimulai saat saya masih bekerja di RRI cabang Sibolga. Saat itu, saya menerima surat dari warga trans SP-3 Rawa Kolang agar mengekspos nasib mereka pada Siaran Pedesaan RRI. Saat itu tahun 2004. Dan itulah satu-satunya ekspos di media massa tentang nasib warga trans Rawa Kolang,” jelas Edy Saputra, pensiunan pegawai RRI, kepada METRO.

 

Saat terjun langsung meliput kehidupan warga trans di Rawa Kolang, hati Pak Edy tergerus sedih, khususnya terkait pendidikan anak-anak. ”Sekolah sama sekali tak ada. Kalau ada anak yang mau sekolah, harus diantarkan orangtuanya ke Kolang (sekitar 5 km) naik sepeda. Dan sering harus ditunggui sampai pulang sekolah karena sulitnya rute yang harus ditempuh,” jelasnya.

 

Karena prihatin, Pak Edy berupaya menghubungi Dinas Pendidikan Tapteng, saat itu dikepalai Pak Sugeng, hingga akhirnya berhasil mengusahakan Sekolah Lokal Jauh. ”Disepakati, anak-anak belajar di Balai Desa,” kenangnya.

 

Orangtua senang ada Sekolah Lokal Jauh. Persoalan muncul, karena tak ada guru yang bersedia mengajar anak-anak. Tak habis akal, Pak Edy mengusulkan tenaga pendidik direkrut langsung dari warga trans sendiri. Didapatlah Ibu Lestari (warga trans pengungsi Aceh) dan Pak Tosari (warga trans tamatan STM). Tahun pertama, anak-anak Sekolah Lokal Jauh terdaftar 38 orang. Untuk gaji guru, orangtua anak-anak diminta membayar uang sumbangan Rp5.000 per anak, atau Rp7.000 untuk dua orang kakak beradik. Pak Edy Saputra dipercaya sebagai Bapak Pembina.

 

Seharusnya, 38 anak dikali Rp5.000, dapat diperoleh uang Rp190.000. Tetapi ternyata banyak orangtua murid yang tak sanggup bayar. ”Kadang dapat Rp50 ribu kadang Rp70 ribu sebulan. Padahal kami ada dua orang. Makanya saya sering rela tak dapat gaji dan total sumbangan murid itu saya serahkan kepada Pak Tosari, agar gajinya tak terlalu kecil. Yang penting anak-anak dapat belajar,” terang Bu Lestari, diiyakan Pak Tosari.

 

Untunglah, Pak Sugeng selaku Kadis Pendidikan Tapteng saat itu, dari kocek pribadinya rela merogoh uang Rp200 ribu per bulan (masing-masing Rp100 ribu) sebagai honor kedua guru sukarelawan itu. Pak Sugeng juga menyumbangkan seragam sekolah, buku, dan bola untuk olahraga. 

 

Permulaan, anak-anak sekolah dibagi dua, yakni kelas 1 dan kelas 2. Uniknya, saat salahsatu di antara guru ada urusan di luar sekolah, tinggal satu orang guru yang bertugas mengajar. ”Kalau sudah begitu, kita terpaksa mondar-mandir dari ruang yang satu ke ruang yang lain,” jelasnya.

 

Karena kelas III belum ada, terpaksa anak-anak yang sudah naik ke kelas 3 harus menempuh perjalanan sekira 3-5 km ke SD Induk di Desa Aek Badan.

 

Tahun 2005, jumlah murid di Sekolah Lokal Jauh turun menjadi 36 orang. Tahun berikutnya naik jadi 40 murid. Kelas tetap dua, yakni kelas 1 dan kelas 2. Tahun 2007, atas upaya Pak Edy dan Pak Sugeng, Kanwil Transmigrasi bersedia membiayai pembangunan 3 ruang kelas untuk Kelas Lokal Jauh ini, meski hanya seadanya dan tanpa ruang guru. Tahun itu juga, jumlah kelas ditambah kelas 3, dengan jumlah murid 36 orang. Dan tahun 2008-2009, tinggal 34 murid saja.

 

”Meski hidup mereka sulit, tapi anak-anak trans di sini cukup bersemangat bersekolah. Padahal untuk makan 3 kali sehari saja pun mereka susah. Ada anak yang baju seragamnya sudah koyak karena orangtuanya tak sanggup membeli yang baru. Banyak yang masih kaki ayam alias tak bersepatu ke sekolah. Asalkan ada dukungan dari orangtua mereka, kebanyakan anak-anak trans senang bersekolah,” terang Bu Lestari dengan nada bersemangat.

 

Dukungan orangtua itu misalnya dengan mengajari anaknya di rumah, membantu membuatkan PR (Pekerjaan Rumah), dan tidak mewajibkan anaknya menjaga burung di sawah pada jam belajar, atau menyuruh anaknya menjaga durian pada jam sekolah saat musim durian tiba.

 

Prestasi anak-anak Sekolah Lokal Jauh, pengakuan Bu Lestari, tak kalah dari anak-anak di sekolah lain. Terbukti, beberapa anak-anak trans yang melanjutkan sekolah di SD Aek Badan, mampu tampil sebagai juara kelas. ”Hanya satu harapan kami di sini, agar ada perhatian dari pemerintah atau para dermawan, untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi namun ekonomi orangtuanya tidak mampu. Saya sangat ingin mereka bisa melanjutkan sekolah. Mereka patut mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak trans itu tidak bodoh. Jangan sampai mereka merasa malu atau terhina karena mereka anak-anak trans. Saya bahkan rela tak jadi CPNS asalkan mereka mampu melanjutkan sekolah,” kata Bu Lestari sambil terisak-isak.

 

Ia menuturkan, sebenarnya anak-anak trans di Rawa Kolang lebih membutuhkan beasiswa dibanding anak-anak kota yang orangtuanya mampu secara finansial. ”Apa artinya anak-anak kota yang berprestasi mendapat beasiswa, sementara orangtuanya mampu membiayai?” katanya dengan nada berapi-api.

 

Rasa cinta Bu Lestari dan Pak Tosari kepada anak-anak trans, diwujudkan mereka dengan terus mengabdi sebagai guru, meski selama 3 tahun tak dapat gaji layak. Gaji mereka berdua baru sedikit mendingan sejak tahun 2005, yakni sejak mereka lulus sebagai Guru Bakti, dan berhak mendapat gaji Rp60 ribu. Dan tahun 2007 naik menjadi Rp710 ribu.

 

”Harapan kami, ada Orangtua Asuh yang bersedia membiayai pendidikan anak-anak trans. Nanti anak-anaknya bisa kami pilih, yakni yang berprestasi namun orangtuanya tidak mampu,” harapnya.

 

Di akhir kalimatnya, Bu Lestari berharap ada sukarelawan yang terketuk hatinya untuk menyumbangkan buku-buku, khususnya buku cerita anak-anak, majalah bobo dan sejenisnya, serta buku-buku lainnya. ”Bekas pun akan kami sambut dengan senang hati. Karena anak-anak  murid kami sangat jarang memperoleh buku cerita. Kalau ada majalah bobo bekas, pasti kami terima dengan senang hati. Anak-anak murid kami sangat haus bacaan,” kata Bu Lestari dengan nada sedih, dan airmata bercucuran. (bersambung)  

Melongok Kehidupan Warga Transmigran di Rawa Kolang, Tapteng (4/Habis)

Lahan Trans Diperjual-belikan di Bawah Tangan, Ada Juga yang Diserobot

 

Rumah trans di Rawa Kolang-Tapteng

Lelah bertarung dengan alam, puluhan KK warga transmigran di Rawa Kolang pilih kabur dari lahan trans sejak tahun 2001. Akibatnya, puluhan hektare lahan yang disediakan pemerintah, telantar bak tak bertuan. Lucunya, meski belum berhak, konon ada sejumlah warga yang hengkang itu yang diam-diam menjual lahan bagiannya ke pihak ketiga. Sementara lahan lainnya diserobot oknum-oknum bermodal.

 

Dame Ambarita, Rawa Kolang

 

Seperti umumnya di seluruh Indonesia, tiap Kepala Keluarga yang masuk dalam daftar transmigran berhak mendapat bagian lahan 2 hektare. Demikian juga warga trans di Rawa Kolang, Tapteng. Di SP 3 (Sarana Pemukiman 3) Rawa Kolang, terdaftar 150 KK yang disebar di atas lahan 300 hektare. Lahan yang 2 hektare itu berlokasi di tiga areal berbeda, masing-masing ½ hektare di lahan I pemukiman, ½ hektare di lahan II (kebun), dan 1 hektare di lahan III (perkebunan).

 

”Kami mendapat lahan sesuai undian. Setiap KK diundi dengan nomor. Nomor yang diperoleh, itulah yang menjadi nomor rumah dan nomor lahan yang menjadi bagiannya. Misalnya, jika pas undian saya memperoleh nomor 75 di SP 3 Rawa Kolang, berarti saya harus mencari rumah trans di Lahan 1 nomor 75. Kemudian lahan perkebunan di Lahan II nomor patok 75, dan lahan perkebunan di Lahan III nomor patok 75 juga. Kepada kami masing-masing diberikan fotokopi peta lahan,” jelas Pak Safari, warga trans yang baru tiga bulan diangkat menjadi Kepala UPT (Unit Pemukiman Trans) SP 3, sambil menunjukkan peta dimaksud.

 

Oleh pemerintah, warga trans diberi hak mengolah tanah tersebut selama 20 tahun. Jika warga bertahan selama 20 tahun di lahan itu, barulah pemerintah memberikan sertifikat hak milik atas rumah dan lahan bagiannya. ”Jadi jika belum genap 20 tahun, warga belum berhak memperjualbelikan lahan bagiannya,” jelas Pak Safari.

 

Tetapi jika sebelum 20 tahun ternyata lahan trans sudah dipindahtangankan, dari Kanwil Trans ke Pemkab Tapteng selaku pemilik wilayah demografis, lahan dan rumah dapat disertifikatkan.

 

Tahun 2009 ini, kata Pak Safari, sebenarnya lahan trans SP 3 Rawa Kolang direncanakan sudah dapat dialihkan ke bawah wewenang Pemkab Tapteng. Namun warga pesimis hal itu dapat terealisasi, mengingat infrastruktur di sana masih centang-perenang. Sementara 100-an lebih rumah sudah ditinggalkan dan nyaris roboh karena tak dirawat. Atap dan bangunan Balai Desa pun sudah penyok dan miring. Secara keseluruhan, kondisi di sana menunjukkan proyek transmigrasi yang gagal dan salah urus.

 

Ironisnya, meski sebenarnya belum berhak, namun selama beberapa tahun terakhir ini, diam-diam ada sebagian warga yang hengkang itu yang menjual lahan bagiannya ke pihak ketiga. ”Jadi tanpa sertifikat, lahan dialihkan ke pihak ketiga tanpa izin dari Kanwil Trans. Disinyalir, ada sekitar 50-an lahan yang pemiliknya telah berganti-ganti. Modusnya, si pembeli memberikan semacam ganti rugi kepada warga trans yang dulunya terdaftar tapi telah pindah itu,” kata Pak Safari tanpa merinci nama-nama si penjual.

 

Selain penjualan lahan di bawah tangan, ada juga oknum-oknum bermodal yang serakah, yang menyerobot lahan yang ditinggalkan warga trans itu. Oknum-oknum itu menanami lahan secara sepihak dengan kelapa sawit. ”Kasus-kasus itu tak mendapat perhatian karena seringnya pergantian pejabat di Kanwil Transmigrasi. Kepala UPT pun tak memiliki kewajiban menandatangani pengalihan lahan, jadi tidak bisa mendatanya. Saya sendiri baru tiga bulan diangkat menjadi Kepala UPT di sini,” terangnya.

 

Kasus penjualan lahan dan kasus penyerobotan itu sulit ditindak, karena seperti kata Pak Safari, sulit menelusurinya. ”Sulit membuktikan ada penjualan di bawah tangan, karena bisa saja si penjual mengaku si pembeli itu adalah keluarganya yang disuruh mengerjakan lahan,” cetus Kepala UPT yang belum sekalipun mendapat gaji selama 3 bulan diangkat ini.

 

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah, khususnya dari Kanwil Transmigrasi, dapat turun menyelidiki dan menindak pelaku-pelaku yang terbukti melanggar ketentuan.

 

Di pihak lain, warga trans mengaku, memang mereka tak mampu mengerjakan lahan 2 hektare yang menjadi bagian mereka karena ketiadaan modal. Sementara penyerobot atau pihak ketiga yang diam-diam membeli lahan trans itu, rata-rata adalah orang bermodal yang sanggup mengolah lahan trans menjadi kebun sawit.

 

”Cemmanalah Dik, untuk makan sehari-hari saja susah. Sebanyak 1½ hektare lahan bagian kami kebanyakan tak kami kerjakan. Yang mampu kami kerjakan hanya yang ½ hektare dekat rumah. Ya beginilah… selama 8 tahun masih berjuang untuk makan sehari-hari,” cetusnya sembari tertawa lebar.

 

Agar mampu mengolah tanah bagian mereka, Pak Safari mengatakan, warga sangat membutuhkan uluran tangan Bapak Angkat. Bapak Angkat itu akan memberi modal untuk mengolah lahan, misalnya menjadi kebun sawit. Warga mendapat gaji mengerjakan lahannya sendiri, dan nantinya pembagian hasil sesuai kesepakatan, apakah 50:50, atau 40:60, atau 30:70.

 

”Tahun 2006 lalu, pernah ada calon investor (nama sengaja tak ditulis, Red) yang bersedia menjadi Bapak Angkat kami. Pertemuan sudah digelar dan kami sudah sepakat. Eh, malamnya saya dipanggil pejabat (jabatan sengaja tak ditulis, Red) dan disuruh batalkan kesepakatan. Janji si pejabat, Pemkab akan mengusahakan Bapak Angkat bagi kami. Namun sampai sekarang tak ada realisasi,” cetusnya, tetap sambil tersenyum lebar.

 

Jika ada pemodal yang bersedia menjadi Bapak Angkat, menurut Pak Safari, warga akan sangat menyambut gembira. Ia memastikan, pembagian hasil dapat dibicarakan. Yang penting warga dapat beroleh hasil dari lahan yang menjadi haknya. Dan kesejahteraan warga boleh meningkat. Harapan Pak Safari ini diamini Pak Hander Sitompul dan Pak Kasman Laoly.

 

Saat makan siang, METRO dan Pak Edy dijamu makan siang di rumah Pak Safari, yang adalah rumah trans ukuran 6 x 6 bentuk rumah panggung. Rumah itu sudah ditambah sedikit ke belakang yang befungsi sebagai dapur. Rumah panggung memang paling cocok untuk struktur rumah di lahan bekas rawa, karena struktur tanahnya yang labil. Di mana, dipijak saja tanah masih goyang. Dan kalau ada gempa, pohon sawit ikut bergoyang mulai dari akar sampai daunnya.

 

Ups, kembali ke makan siang. Namanya makan siang, ya tentu antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Saat itu, jam menunjukkan pukul 13.00 WIB. Pas METRO masuk ke rumah Pak Safari, hawa panas terasa menyengat. Maklum, jarak lantai papan dengan atap seng hanya sekitar 3 meter dan tak dilindungi asbes. ”Beginilah rumah trans Dik. Nikmatilah…,” kekehnya.

 

Hidangan disajikan istri Pak Safari. Nasi plus gulai bebek plus mentimun dan mie gomak. ”Nasi ini dari raskin (beras miskin). Dagingnya dari bebek yang kita ternakkan. Silahkan… jangan malu-malu,” katanya mempersilakan.

 

Keberadaan raskin, diakui warga sangat membantu, meski pasokannya baru lancar lima bulan terakhir. ”Benar sangat membantu. Harapan kami, raskin tetap lancar ke desa kami ini,” pinta Kasman Laoly.

 

Di akhir bincang-bincang, warga trans yang secara demografis adalah penduduk Tapteng, dan mempercayai Pak Edy sebagai tokoh panutan ini, bertanya siapa sebaiknya Calon Legislatif (Caleg) dan calon Presiden yang patut dipilih pada Pemilu mendatang. ”Kami ini kan hanya wong cilik. Kalau ada arahan dari Pak Edy, pasti akan kami ikuti,” tegas mereka.

 

Pak Edy tersenyum, tetapi tidak memberi arahan untuk memilih siapapun. ”Silahkan pilih sesuai hati nurani,” katanya bijak. (Habis-Peliputan dibantu Kristian Sembiring-Catatan: Data tambahan diperoleh METRO dari Bu Lestari (guru sekolah Lokal Jauh), pendiri Sekolah Lokal Jauh SDN 157614 Satahi Nauli 3 yakni Bapak Edy Saputra, Bapak Kacabdis Kolang B Marbun, Tua Situmeang, Camat Himal Batubara, Bu Ira, dan Bu Aniko dari LSM Wanita. ”Bapak B Marbun sangat peduli nasib anak trans, dan selalu memantau meskipun udah pindah tugas,” kata Bu Lestari dalam SMS-nya yang diterima METRO).