Melongok Potensi Haranggaol sebagai Daerah Tujuan Wisata (1)

Andalkan Panorama Danau Toba,  Butuh Polesan di Sana-sini

 

Haranggaol, begitulah namanya sering disingkat. Nama lengkapnya Haranggaol Horisan. Dulu, sempat menjadi daerah tujuan wisata turis domestik. Tapi belakangan, nama itu semakin tenggelam, kalah bersaing dengan Parapat.

 

Dame Ambarita, Haranggaol

 

Dari Kota Pematangsiantar menuju Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun, Sabtu (24/5) pukul 15.30 WIB, METRO memilih naik kendaraan umum. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Satu jam dari Siantar hingga Simpang Haranggaol dengan ongkos Rp10 ribu per orang, dan 30 menit dari Simpang Haranggal hingga Haranggaol dengan ongkos Rp5.000 (tarif sebelum harga BBM naik).

 

Udara sejuk segar mirip sejuknya udara Kota Berastagi menyambut METRO, begitu angkutan memasuki Raya, ibukota Simalungun (de jure). Sepanjang perjalanan, ladang-ladang pertanian nan menghijau tampak elok dipandang. Deretan tanaman cabai, kopi, jagung, kol, tomat, kacang panjang, dan lainnya di sepanjang jalan dari Raya menuju Haranggaol, sungguh menyejukkan mata.

 

Sayang, kenyamanan sedikit terganggu oleh kondisi prasarana jalan yang menggerundul-gerundul di sejumlah titik. Kalau tak hati-hati, kepala bisa kejedut atap kendaraan yang kadang terbanting-banting di jalanan berlubang. ”Seandainya Pemkab memberi perhatian membenahi kondisi jalan, alangkah baiknya,” celetuk seorang teman yang ikut dalam perjalanan.

 

Saat tiba di Simpang Haranggaol, jam sudah menujukkan pukul 16.30 WIB. Di simpang itu, harus bertukar angkutan. Di sini, pengunjung bisa menunggu 30 menit lebih sebelum bus berangkat. Soalnya harus menunggu sampai bus penuh, sementara penumpang jarang-jarang.

 

Dari Simpang Haranggaol menuju Haranggaol Horisan, suhu udara semakin dingin. Maklum, posisi saat itu berada di puncak pebukitan Bukit Barisan menuju ke Danau Toba. Jalanan berkelok-kelok, terkadang mulus terkadang berlubang. Sekitar 15 menit setelah kendaraan melaju dari simpang Haranggaol, hamparan luas Danau Toba mulai terlihat dari puncak. Bukit-bukit mengepung dari kiri kanan. Deretan rumah-rumah di dataran pinggiran danau yang dihuni sekira 1.400-an KK itu, tampak indah.

 

Semakin menurun, ladang-ladang menghijau menyambut. Ada tanaman kol, sawi pahit, tomat, cabai, kopi, bawang, mangga yang sudah berbuah, dan tanaman lainnya.

 

Tiba di Haranggaol Horisan, METRO turun dari angkutan. St W Sinaga, seorang tokoh masyarakat, dalam bincang-bincang dengan METRO mengatakan, Haranggaol sebenarnya memiliki potensi besar menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Simalungun, bahkan Sumatera Utara.

 

”Yang pertama harus dibenahi adalah perbaikan prasarana jalan menuju ke Haranggaol. Selain itu, perlu dibuka jalan tembus Haranggaol-Tiga Ras dan Haranggaol-Tongging. Sebenarnya jalan ke sana sudah pernah dibuka, tetapi karena tak diaspal akhirnya  tertutup lagi. Padahal dengan adanya jalan tembus ini, pariwisata di Haranggaol bisa terangkat, dengan semakin pendeknya jarak tempuh ke Parapat,” jelasnya, sembari menunjukkan jalan tembus yang fisiknya masih bisa terlihat di pebukitan.

 

Jika prasarana jalan sudah relatif mulus, wisatawan domestik menurutnya akan lebih tertarik datang.

 

Mengenai Keramba Jala Apung (KJA) yang memenuhi permukaan Danau Toba di perairan Haranggaol, yang disebut-sebut mempengaruhi minat wisatawan berkunjung ke Haranggaol, menurut St W Manik, jangan sampai dihilangkan. Karena keberadaan keramba menyangkut sumber penghasilan warga setempat. ”Hanya saja, untuk mendukung pariwisata di Haranggaol, sebaiknya pemerintah melakukan penataan keramba dengan membuatkan zona khusus,” cetusnya.

 

Zona khusus yang dimaksudkannya adalah dengan menetapkan lokasi khusus untuk keramba ikan. Di luar zona dimaksud, tak boleh ada keramba, khususnya di zona yang diperuntukkan untuk wisata.

 

Keramba ikan, jelasnya, sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata tersendiri. Caranya, pemerintah membangun semacam jembatan apung di atas permukaan Danau Toba yang memisahkan zona keramba dengan zona wisata. Di atas jembatan itu, pengunjung bisa jalan-jalan, sambil melihat-lihat ikan yang dipelihara di atas keramba. Jembatan apung ini sekaligus memperlihatkan kepada pengunjung, bahwa perairan untuk wisata dan untuk keramba dipisahkan dengan baik. ”Untuk pembuatan jembatan itu, tentu harus ada inisiatif Pemkab. Asalkan Pemkab mau berbuat, pasti bisa,” tandasnya.

 

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Haranggaol Horisan, SH Nababan, yang ditemui METRO di sana, menjelaskan mengenai sistem zonasi ini. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah pernah menetapkan zonasi keramba ikan di Haranggaol, yakni di daerah Rappa dan Tuktuk Sipalu. Sementara zona wisata di Tangga Batu.  ”Tetapi kondisi alam di lokasi itu kurang mendukung untuk keramba ikan, karena arus ombak yang cukup kuat dari Tao Silalahi, cukup mengganggu perikanan keramba. Selain itu, meski petani mengakui kalau ikan lebih sehat jika keramba jauh dari pantai, namun persoalan pencurian ikan menjadi masalah sendiri. Karena semakin jauh keramba ke tengah danau, pengamanan semakin sulit dilakukan. Akhirnya, petani kembali menarik keramba ke daerah pantai,” jelasnya.

 

Hal-hal inilah yang menyebabkan penataan keramba di Haranggaol agak sulit dilakukan. Apalagi, lanjutnya, Pemkab belum memberikan perhatian penuh untuk menata Haranggaol sebagai daerah tujuan wisata. ”Bupati sudah pernah menyatakan bersedia mengucurkan dana Rp1 miliar untuk membenahi Haranggaol. Tetapi syaratnya, masyarakat harus mau ditata,” cetusnya.

 

Penataan masyarakat inilah, yang menurutnya sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Meski telah dilakukan sosialisasi beberapa kali, masih ada beberapa kendala di lapangan.

 

Ditanya tentang fasilitas pendukung pariwisata di Haranggaol, Sekcam menjelaskan, saat ini ada 5 hotel/penginapan. Yakni Hotel Sigumba-gumba sekitar 40-an kamar, Tuhulan 5 kamar, Naga Murni 3 kamar, Amdito 6 kamar, dan Horisan 14 kamar. Tarif per kamar per malam rata-rata Rp75.000 ribu.

 

Adapun fasilitas wisata yang bisa dinikmati di Haranggaol, selain pemandangan Danau Toba, juga wisata air naik speedboat dan sampan kecil, serta ban-ban untuk mandi-mandi. ”Oleh-oleh khas dari Haranggaol ini ya ikanlah…. atau mangga kalau lagi musim seperti sekarang,” jelas Sinaga.

 

Pasanggarahan Telantar

Kurangnya perhatian pemerintah memoles Haranggaol, dibuktikan St W Sinaga dengan menunjukkan Mess/Pasanggarahan Haranggaol milik Pemprovsu, yang sudah bertahun-tahun telantar.

 

”Lihat saja, milik pemerintah sendiri pun dilupakan dan ditelantarkan, tak dirawat, tak dikunjungi. Konon pula berharap pemerintah membenahi Haranggaol secara keseluruhan,” kata Sinaga sembari membawa METRO ke lokasi mess.

 

Pantauan METRO, mess yang dicat putih itu tampak tertutup.  Atapnya sudah mulai aus. Tangga batu di depan mess juga sudah pecah dan berlumut. Kesan tidak terawat sangat terlihat. Pantai di bawah mess diselimuti sejumlah sampah.

 

Menurut Sinaga, mess itu sebenarnya ada penjaganya. Tapi diduga karena Pemprovsu sendiri tidak peduli, mess pun tidak terawat sebagaimana diharapkan. ”Tahun 60-an, saya masih ingat mess ini sering dikunjungi orang bule. Mereka sering beri permen pada anak-anak. Tapi lihatlah sekarang, sudah bertahun-tahun seakan tak ada pemilik,” cetusnya.

 

Warga Haranggaol lainnya, Jawakim Purba (48), kepada METRO mengatakan, jika ingin menghidupkan pariwisata di Haranggaol, pengelolaan wisata harus profesional. ”Pariwisata domestik, Haranggaol ada potensi. Pariwisata internasional, Haranggaol bisa dipotensikan. Tergantung pengelolaannya,” kata dia.

 

Menurut dia, pariwisata di Haranggaol bisa dijual jika dipadukan dengan Parapat, Samosir (Tomok, Ambarita), dan klain-lain. Misalnya, kalau mau ke Parapat atau Samosir, turis bisa dikondisikan lewat Haranggaol dulu. Sehingga Haranggaol dapat imbas dari kunjungan turis yang lewat. ”Konsepnya pariwisata terpadu. Untuk itu, perbaiki infrastruktur. Jalan tembus Haranggaol-Paraopat  harus dibenahi. Jalur Haranggaol-Tongging yang sempat dimulai, juga harus diteruskan sampai selesai, sehingga waktu dan jarak tempuh semakin pendek. Selain itu, harus ada penyedia fasilitas pendukung wisata di Haranggaol. Kalau hanya menjual keindahan panorama Danau Toba, itu tak cukup,” cetusnya.

 

Ia berharap, wisata di Haranggaol bisa kembali bergeliat, meski diakuinya tak semudah membalik telapak tangan. ”Asalkan ada penataan secara profesional, pasti bisa,” cetusnya.  (bersambung).

Melongok Potensi Haranggaol di bidang Pertanian dan Perikanan (2/Habis)

Kembalikan Haranggaol sebagai Sentra Produksi Bawang

 

Haranggaol pernah menjadi sentra produksi  bawang di Sumut, di samping Samosir dan Muara. Tapi sejak hama yang menyerang tanaman bawang 2002, petani beralih ke keramba ikan. Padahal, bawang dianggap paling cocok dengan alam dan kultur setempat.

 

Dame Ambarita, Haranggaol

 

“Bisa dikatakan, saya disekolahkan dari hasil bawang,” kata St W Sinaga. Hal senada juga disampaikan Belson Purba (52) dan Jawakim Purba (48), warga Haranggaol Horisan. ”Rata-rata warga Haranggaol disekolahkan dari hasil bawang,” kata mereka, kompak.

 

Di bawah tahun 2000-an, Haranggaol termasuk sentra produksi bawang di Sumatera, bersama Samosir, Muara, Bakkara, dan lainnya. Tahun 70-an, 80-an, 90-an, kapal-kapal dari Samosir rutin datang ke Haranggaol, membawa komoditi pertanian khususnya bawang untuk dijual di sana. Agen-agen dari Medan pun datang ke Haranggaol untuk membeli bawang. Masa-masa itu merupakan masa-masa keemasan Haranggaol. Ada dua pekan besar tiap minggu, yakni Senin dan Kamis. Pekan Senin merupakan yang terbesar, disusul Pekan Kamis di posisi dua.

 

”Tapi sekarang, keramaian pada Pekan Senin itu bahkan tak lagi sampai setengahnya dari Pekan Kamis yang dulu. Bayangkan saja, betapa anjloknya suasana keramaian sekarang dibanding dulu,” kata Jawakim Purba.

 

Belson Purba menambahkan, warga Haranggaol mayoritas berpenghasilan dari sektor agraris. Petani keramba ikan paling hanya 15 persen dan PNS 1 persen. Selebihnya petani. Dan pertanian yang paling menonjol, dulunya adalah bawang. Bawang merupakan komoditas utama dan unggulan dari daerah itu. ”Bawang merupakan tanaman yang paling cocok dengan kondisi alam di Haranggaol. Tanah-tanah pertanian di daerah ini cenderung berbukit-bukit dan berbatu-batu. Ladang paling luas dalam satu dataran paling jago 5-6 rante. Selebihnya bertangga-tangga. Melihat kondisi alam itu, bawang merupakan tanaman paling cocok,” jelas Jawakim.

 

Selain dari struktur tanah, dilihat dari umur, bawang juga paling enak ditanam. Hanya 65 hari sudah bisa dipanen. Bandingkan dengan jagung yang butuh waktu 90 hari. Belum lagi dilihat dari harga, jelas bawang lebih mahal dibanding jagung. Tambahan lainnya, modal menanam dan merawat tanaman bawang relatif lebih murah. Dan secara kultur, masyarakat Haranggaol sudah mengenal dan berpengalaman bertanam bawang. ”Asalkan pintar mengolah tanah, mengatur rotasi tanaman, hasil bawang cukup memadai sebagai sumber penghasilan,” tambah Belson.

 

Hilangnya julukan sebagai sentra produksi bawang dari ’tangan’ Haranggaol, terjadi pascaserangan hama yang menyerang tanaman bawang pada 2002. Sejak itu, warga setempat jadi malas bertanam bawang, dan beralih menjadi petani keramba ikan.

 

Hasil dari keramba ikan sempat pula mencapai masa keemasan. Sayang, serangan Koi Herves Virus (KHV) yang menyerang ikan mas di keramba-keramba milik warga pada tahun 2004, mengakibatkan kerugian puluhan miliar. Modal-modal petani pemula amblas. Hal ini sempat melemahkan semangat warga untuk bertani ikan. ”Sementara untuk kembali menanam bawang, warga juga tidak bersemangat karena harga bawang sempat jatuh menyusul masuknya bawang-bawang impor dari Thailand, Philippina, dan Bombay,” jelas Belson.

 

Untunglah, untuk saat ini dan tahun-tahun ke depan, ada angin segar yang berembus ke petani bawang. Ada kabar, pemerintah melarang impor limbah daun bawang ke Indonesia. Kebijakan ini ditengarai akan memperbaiki harga bawang dalam negeri, karena harga bawang lokal dan bawang impor tentu akan bersaing.

 

”Selama ini, bawang-bawang luar negeri ’kan diimpor bersama daun-daunnya langsung dari petani di sana. Selama di kapal dan di gudang para importir, bawang dikipas agar tak busuk. Bawang-bawang itu bisa dijual murah di Indonesia karena tak ada biaya untuk upah pekerja memotong daun bawang, menjemur, dan sebagainya. Tetapi dengan adanya larangan impor limbah daun bawang, tentu importir harus mengeluarkan upah untuk pekerja memotong daun bawang. Nah, di Indonesia harganya tentu akan lebih mahal. Imbasnya, bawang lokal bisa bersaing. Dengan adanya angin segar tadi, kita berharap Haranggaol bisa kembali bangkit sebagai sentra produksi bawang,” harap Belson.

 

Untuk mendukung hal itu, Belson berharap Pemkab Simalungun memberikan dukungan dengan mendatangkan bibit unggul, kalau boleh dari Philippina. Karena bibit unggul dari negara itu dipercaya bisa menghasilkan produksi bawang lebih banyak dibanding bibit lokal. ”Dari satu hektare, bibit bawang Philippina bisa menghasilkan 15 ton bawang. Kalau bibit lokal, hanya 1 ton saja. Kalau Pemkab mau dan perlu agunan untuk penyediaan bibit luar negeri ini, petani siap mendukung,” cetusnya.

 

Bersamaan dengan dukungan penyediaan bibit ini, Pemkab melalui Dinas Pertanian juga diharapkan proaktif memberikan penyuluhan kepada petani. Misalnya, menyosialisasikan harga-harga di pasar, kapan sebaiknya bertanam, pemakaian pupuk dan pestisida yang tepat, dan sebagainya. Pemkab juga diharapkan memfasilitasi pupuk bersubsidi ke Haranggaol.

 

Melihat potensi harga bawang saat ini, Belson mengharapkan agar Pemkab benar-benar memberikan dukungan. Dan masyarakat pun diharapkan kembali antusias bertanam bawang, sehingga julukan Haranggaol sebagai sentra produksi bawang bisa kembali diraih. Untung juga bisa dinikmati.

 

Pasok 15 Ton Ikan per Hari

Di samping pertanian, khususnya tanaman bawang, Haranggaol juga sejak 5 tahun terakhir terkenal sebagai pemasok ikan nila dan ikan mas ke pasaran di Sumatera Utara. Ditengarai, dari ratusan keramba yang saat ini menyelimuti perairan Danau Toba di Haranggaol, setiap hari sekitar 15 ton ikan, baik nila maupun mas, dipasok ke pasaran Sumut.

 

Harga ikan nila di tingkat petani saat ini Rp15 ribu per kg ukuran standar, dan mas Rp22-25 ribu per kg, tergantung besar ikannya. Ikan merupakan salahsatu sumber penghasilan utama di Haranggaol saat ini.

 

Namun belakangan, petani agak resah dengan kenaikan harga pellet ikan, yang dalam dua bulan terakhir naik dari Rp205 ribu per zak ukuran 50 kg, menjadi Rp297 per zak. Harga itu sebelum harga BBM naik. ”Dan dengan naiknya harga BBM hingga 28 persen, kami menduga harga pellet akan naik lagi. Sementara harga ikan belum tentu naik di pasaran. Inilah yang meresahkan petani,” kata Jawakim, yang juga petani keramba  ikan di Haranggaol.

 

Jawakim memperkirakan, setiap hari petani keramba ikan di Haranggaol membutuhkan 16 ton pellet untuk memberi makan ikannya. ”Untuk itu, kita berharap Pemkab dapat memberi dukungan, misalnya dengan membangun pabrik pellet berbahan baku lokal, yang harganya masih bisa dijangkau petani. Karena kalau begini terus, keuntungan dari petani ikan akan anjlok drastis,” harapnya. (habis) 

Mengintip Program Perkebunan Kayu Rakyat versi PT TPL (1)

 

 

Jagokan Bibit Eukaliptus Hasil Kloning, 7 Tahun Sudah Panen

 

Mulai 2010, penebangan pohon di hutan alam akan dihentikan. Industri yang pasokan utamanya berbahan kayu, hanya boleh memanfaatkan kayu dari hutan tanaman industri. PT Toba Pulp Lestari, industri pulp di Porsea, pun memutar otak. Meski telah memiliki HPHTI, sustainable ketersediaan pasokan kayu harus dijaga. TPL memilih program Perkebunan Kayu Rakyat (PKR). Bibit eukaliptus hasil kloning jadi andalan. Umur tujuh tahun, kayu sudah bisa dipanen.

 

Dame Ambarita, Porsea

 

Kamis (15/5) pekan lalu, METRO mendapat undangan untuk melihat sejumlah lahan HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) milik PT TPL di wilayah Tobasa, serta lahan-lahan PKR yang sudah ada. Sesuai penugasan pimpinan, METRO pun berangkat dari Siantar ke Porsea, bersama 3 wartawan lainnya dari Medan.

 

Didampingi Humas TPL Medan, Chaeruddin Pasaribu dan stafnya, Herman, METRO meluncur ke Porsea pada Kamis pekan lalu sekira pukul 14.00 WIB. Pukul 16.00 WIB, rombongan memasuki wilayah PT TPL di Desa Sosor Ladang Kecamatan Porsea, Tobasa, Sumut. Tiba di pintu gerbang, rombongan menjalani pemeriksaan oleh petugas security. Kaca mobil wajib diturunkan, dan isi dalam mobil diperiksa.

 

”Pengamanan TPL dilakukan oleh Security Group Indonesa (SGI). Itu institusi yang khusus melayani tugas pengamanan untuk perusahaan-perusahaan,” jelas Chaeruddin Pasaribu.

 

Memasuki kawasan PT TPL, METRO menangkap kesan hijau dan lokasi yang cukup tertata rapi. Chaeruddin menunjuk sebuah lokasi hijau yang dipenuhi pohon. “Itu lokasi khusus yang dinamakan Hutan Tanaman Tamu. Tamu-tamu yang datang boleh menanam pohon di sana,” jelasnya.

 

Ia menjelaskan, luas lokasi PT TPL sekira 200 hektare. PT TPL, dulunya bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU) , dibangun sejak 1984 dan mulai beroperasi tahun 1986. Awalnya memproduksi pulp paper dan rayon. Tapi saat ini, hanya memproduksi pulp paper (untuk kertas) dan pulp dissolving (untuk tekstil).

 

Dari pintu gerbang, mobil terus meluncur menuju lokasi pembibitan eukaliptus, yang luasnya mencapai sekira 16 hektare, terbagi menjadi dua buah lahan pembibitan terpisah. Hamparan hijau bibit eukaliptus muda tampak segar disiram air dengan sistem kran putar. Di lokasi itu, rombongan diterima Manajer Pembibitan Eukaliptus, Karman Sirait, dan Section Head Corporate Sosial Responsibility PT TPL, Lambertus Siregar.

 

Sambil tersenyum ramah, Karman yang mengenakan topi lebar, pertama-tama menjelaskan rantai pembibitan eukaliptus yang saat ini dikembangkan TPL.

 

“Dulu, TPL memproduksi bibit eukaliptus dari biji. Cara itu relatif lebih lama, dan dengan hasil yang tak maksimal. Mengantisipasi permintaan bibit yang terus meningkat dan kebutuhan pasokan kayu, TPL pun belajar dari negara-negara produsen eukaliptus. Dengan meniru sistem kloning yang diterapkan Australia dan Brazil, TPL berhasil mengembangkan bibit unggul eukaliptus,” jelasnya.

 

Dari Brasil dan Australia, TPL mencangkok ilmu kloning tanaman eukaliptus. Sementara dari Israel, perusahaan ini mencangkok sistem pengairan otomatisnya. Konon, metode kloning terhadap tanaman eukaliptus ini baru satu-satunya di Indonesia.

 

Adapun tanaman eukaliptus ada 600-an jenis. Ada yang rakus air, ada yang menyebarkan ’bau sengit’ ke dalam tanah sehingga cacing tak mau hidup di bawahnya, dll. ”Tetapi eukaliptus yang dikembangkan TPL adalah jenis yang baik, yakni jenis grandis, pellita, dan uropilla, Keunggulan ketiga jenis ini antara lain bisa tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah, di tanah subur maupun tidak subur. Jenis ini juga cepat besar sehingga bisa cepat dipanen. Tidak rakus air, dan tidak menyebabkan cacing pergi,” katanya.

 

Untuk menghasilkan bibit unggul, ketiga jenis eukaliptus itu disilangkan. Induk yang unggul dikloning. ”Dari persilangan grandis dan uropilla, telah dihasilkan 22 jenis klon,” jelasnya.

 

Dengan proses kloning ini, dapat dihasilkan tanaman-tanaman lurus yang dapat dipanen dalam jangka waktu 7 tahun. Sementara pada proses biasa, tanaman baru dapat dipanen setelah berusia puluhan tahun. “Selain itu keunggulan tanaman hasil kloning ini adalah batangnya tidak bercabang sehingga memudahkan proses produksinya,” tambahnya.

 

Metode kloning yang saat ini digunakan di TPL terdiri dari dua cara, yakni kloning macro-cutting (potongan besar) dan mini-cutting (potongan kecil). Perbedaan dari kedua metode ini terletak pada potongan dahan eukaliptus yang akan digunakan. Pada metode makro, potongan yang diambil mencapai 5–7 centimeter, sementara untuk mini cukup 3–5 sentimeter.

 

Dalam prosesnya, kedua metode kloning ini memiliki cara hampir sama yakni pertama dahan-dahan dari tanaman induk, dipotong sesuai metode yang akan digunakan. Satu induk bisa dipotong dua kali seminggu atau 8 kali per bulan. Kemudian potongan itu disterilisasi dan diberi perangsang akar. Lalu calon tanaman ini ditaruh dalam media pasir dan gambut pada tube khusus yang disirami campuran air serta pupuk setiap 10 menit. Proses ini dilakukan selama satu bulan dalam rumah-rumah khusus.

 

Setelah tanaman berusia 30 hari, tanaman dipindah ke ruang terbuka selama 60 hari, dengan pupuk khusus yang sementara ini didatangkan dari Belanda. Selanjutnya, bibit dipindah ke pot khusus disemprot bebas hama, sebelum dibawa untuk ditanam di hutan-hutan tanaman industri (HTI) milik PT TPL.

 

”Saat ini, TPL memiliki 523.000 tanaman induk yang dipasok oleh divisi penelitian di Sektor TPL Aek Nauli. Jika dikalikan 8 stek per bulan per tanaman induk, maka dengan proses kloning ini, bagian pembibitan dapat menghasilkan 4 juta bibit per bulan. Tingkat survival bibit mencapai 65 persen. Ini sudah bagus. Karena dulu dengan sistem biji, tingkat survival hanya 45 persen. Saat ini, rata-rata 2,2 juta bibit yang dihasilkan per bulan, bisa bertahan hidup hingga panen,” jelasnya bangga.

 

Dengan adanya program Perkebunan Kayu Rakyat yang dicetuskan TPL, Karman menargetkan, bagian pembibitan segera memiliki 750.000 tanaman induk, untuk menghasilkan 6 juta bibit per bulan. Dengan tingkat survival mencapai 65 persen, artinya bibit yang bisa dipasok mencapai 3,9 juta per bulan.

 

”Itu akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan HTP TPL, lahan PKR milik masyarakat, dan permintaan bantuan bibit dari berbagai pihak,” cetusnya.

 

Lambertus Siregar menambahkan, dengan loncatan penemuan bidang pembibitan ini, dimungkinkan ke depan, pohon eukaliptus akan bisa dipanen lebih cepat, yakni sekali 4 tahun. Juga dengan jarak tanam yang lebih rapat, sehingga kubikasi kayu yang dihasilkan lebih banyak.

 

Keberhasilan metode kloning ini telah mengusung industri terbesar di kawasan Porsea ini, mendapatkan penghargaan ISO 14001 : 1996 untuk pengelolaan lingkungan bidang kehutanan pada medio Juni 2004 lalu.

 

Sistem Pertanian Terpadu Tanpa Sisa

Usai melihat lokasi pembibitan, masih pada hari yang sama, wartawan sempat diajak meninjau lokasi pabrik TPL. Yakni melihat lab kimia secara singkat, untuk mendapat penjelasan seputar prinsip pengolahan kayu bulat menjadi pulp paper (bahan untuk kertas) dan pulp disolving (bahan untuk tekstil).

 

Kepala Environment Pabrik, Sri Nurhayati Pasaribu, dalam paparannya menjelaskan mulai proses pencincangan kayu, pencucian, pemutihan, pengeringan, hingga produksi hasil akhir TPL berupa lembaran karton warna putih. Lembaran putih itulah yang dipak dan dikirim ke pabrik lainnya di berbagai daerah/negara, untuk diolah lagi menjadi kertas atau pakaian.

 

Dari lab kimia, wartawan dibawa melihat instalasi pembakaran limbah gas. Di lokasi ini, METRO menyaksikan isntalasi pembakar limbah gas, serta instalasi penangkap partikel kimia di udara, dan mengolahnya kembali hingga memenuhi baku mutu. Di lokasi yang sama, juga ada instalasi pengolahan limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan sekilas tampak mirip semen. Menurut Section Head Corporate Sosial Responsibility PT TPL, Lambertus Siregar, limbah padat itu dimanfaatkan untuk bahan pengerasan jalan.

 

Dari sana, wartawan dibawa ke instalasi pengolahan limbah cair, yang terdiri dari 3 kolam, yakni kolam pendinginan sekaligus pengendapan, kolam penetralan pH, dan kolam pengolahan lanjutan hingga limbah cair memenuhi standar baku mutu, sebelum dibuang ke Sungai Asahan.

 

Di lokasi ini, selain dipandu Lambertus Siregar, Humas TPL Medan Chaeruddin Pasaribu, Section Head Government and Media Relation Tagor Manik, juga ikut memandu.

 

Lambertus dalam kesempatan itu menjelaskan, dalam Konsep Sistem Pertanian Terpadu Tanpa Sisa, TPL mengembangkan sistem zero waste dengan memanfaatkan limbah cair TPL, untuk membuktikan kalau limbah TPL tidak mencemari lingkungan.

 

”Ternak yang dipelihara yakni sapi Bali dan unggas. Kotoran ternak menjadi pupuk sayur mayur berupa kol, kacang-kacangan, cabai, jagung, terong, kangkung, dan lainnya. Hasil pertanian menjadi makanan ternak. Sementara ikan, terbukti dapat hidup di kolam yang airnya berasal dari limbah cair hasil pengolahan akhir sebelum dibuang ke Sungai Asahan. Unggas sengaja diperlihara, karena unggas termasuk sensitif dengan pencemaran udara. Dan terbukti, semua ternak dapat berkembang biak, ikan bahkan sampai pembibitan, dan pertanian dapat hidup dengan baik,” jelasnya. (bersambung, besok ikuti catatan dengan topik: TPL Membidik Lahan-lahan Tidur).  

Mengintip Program Perkebunan Kayu Rakyat versi PT TPL (2)

Bidik Lahan-lahan Tidur, Pemilik Digaji Kerjakan Lahannya

 

Cetuskan program Perkebunan Kayu Rakyat (PKR), PT Toba Pulp Lestari (TPL) membidik lahan-lahan tidur di kawasan Tapanuli, yang selama berpuluh tahun hanya ditumbuhi semak belukar. Sistem bagi hasil ditawarkan 60: 40. Enam puluh persen untuk TPL, 40 persen untuk pemilik lahan. Loh, kok lebih besar untuk TPL?

 

Dame Ambarita, Porsea

 

”Iya, karena masyarakat hanya menyediakan lahannya. Sedangkan ongkos produksi, seluruhnya ditanggung PT TPL,” jelas Direktur PT TPL, Juanda Panjaitan, kepada wartawan di lokasi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT TPL Sektor Habinsaran, Tobasa, Jumat pekan lalu.

 

Tampil dengan gaya gaul, mengenakan kaus, jeans, jaket, dan topi lebar, Juanda tampak santai memberi penjelasan, di bawah terik matahari yang menerpa bumi, Jumat siang itu. Empat wartawan memang dibawa ke lokasi HTI di sektor Habinsaran, untuk melihat sendiri pohon eukaliptus hasil kloning, baik yang ada di HPHTI maupun di lahan PKR.

 

Juanda menjelaskan, sistem pembagian hasil 60:40 cukup adil. Pasalnya, PT TPL menanggung seluruh ongkos produksi, mulai dari biaya survey lahan, biaya infrastruktur, pembabatan, penyemprotan, pembibitan, penanaman, pemupukan, penyisipan, perawatan, monitoring, transportasi, penebangan, dan sebagainya. Masyarakat hanya menyediakan lahan-lahan milik mereka, yang selama ini tidak produktif. Seluruh biaya yang dikeluarkan pihak TPL selama proses itu, dapat diperoleh pemilik lahan jika si pemilik mau mengerjakan sendiri seluruh tahapan. “Istilahnya, masyarakat digaji untuk mengolah tanahnya sendiri!” kata Juanda. Kalau pemilik lahan tidak mau repot-repot, TPL akan mengalihkan seluruh biaya pengerjaan ke sub kontraktor.

 

Adapun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penanaman dan perawatan kebun eukaliptus, yakni biaya sampai dengan tanam (survey, infrastruktur, pembabatan, penyemprotan, bibit, penanaman, pemupukan, penyisipan) mencapai Rp3,5 juta per hektare. Sementara biaya perawatan (pembabatan, penyemprotan, pemupukan) mencapai 3,5 juta per hektare. Biaya transport material, supervisi, dan overhead sekitar Rp1 juta. Total biaya Rp8 juta.

 

Target volume tanaman per hektare rata-rata 150 ton. Harga kayu eukaliptus yang ditetapkan pemerintah saat ini sekitar Rp37.500 per ton. Total 150 ton x Rp37.500 = Rp5.625.000. Dengan sistem bagi hasil 60:40, artinya Rp3.375.000 untuk TPL, Rp2.250.000 untuk pemilik lahan.

 

Jika ada perseorangan/kelompok yang memiliki 100 hektare lahan PKR, keuntungan yang diperoleh dalam 7 tahun mencapai Rp225 juta. ”Itu masih perhitungan sekarang. Angka itu bisa lebih tinggi, karena harga kayu di pasar berpeluang lebih mahal 5 tahun mendatang,” jelas Juanda.

 

Pantauan METRO, pohon-pohon eukaliptus hasil kloning di HTI, yang baru ditanam Mei 2006, rata-rata sudah mencapai  tinggi 10 meter diameter sekitar 10 cm. Dengan jarak tanam 3×2,5 meter, bibit unggul eukaliptus yang ditanam mencapai 1.110 pohon per hektare. ”Ke depan, TPL berencana semakin merapatkan jarak tanam. Untuk jarak 3×2 meter, bibit yang bisa ditanam bisa mencapai 1.667 pohon per hektare. Ukuran 3×1,5 meter, bisa ditanam 2.222 pohon per hektare. Dan untuk jarak 3×1 meter, mencapai 3.333 pohon per hektare. Kerapatan jarak tanam itu dimungkinkan, karena bibit eukaliptus yang ditanam adalah jenis unggul, yang tidak bercabang,” jelas Juanda panjang lebar.

 

Memang jika dilihat dari diameter batang pohon, bisa jadi ukurannya akan lebih kecil dibanding jika kerapatan jarak tanam lebih lebar. Tetapi jika dihitung dari kubikasi kayu yang dihasilkan per hektare, hasilnya akan lebih unggul.

 

”Targetnya, dari 1 hektare kebun eukaliptus, bisa dihasilkan 150-200 ton kayu. Satu ton pulp bisa dihasilkan dari 6,2 ton kayu. Artinya, dari satu hektare kebun eukaliptus bibit unggul, bisa dihasilkan sekira 25-32 ton pulp per hektare,” terangnya.

 

Malam sebelumnya, Manajer PKR, Posma Tambunan, bersama Manager Social Security License (SSL) Leonard Hutabarat, Humas TPL Medan Chaeruddin Pasaribu, dan sejumlah staf TPL lainnya, menjelaskan, prinsip kerja sama dalam PKR adalah masyarakat menyediakan lahan untuk penanaman eukaliptus selama kurun waktu paling sedikit 2 rotasi atau 14 tahun. TPL bersama pemilik lahan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan penanaman eukaliptus, pemeliharaan tanaman, sampai pemanenan kayu.

 

Setelah panen dan kayu sampai di pabrik, pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan hasil kayu sekitar 40 persen. “Semua produksi kayu dari areal plasma harus dijual ke perusahaan, dan perusahaan wajib membeli kayu dari areal peserta plasma. Harga jual kayu akan ditetapkan oleh Gubernur Sumut,” jelasnya.

 

Adapun area prioritas untuk pengembangan PKR yakni sekitar wilayah kerja TPL dan jalur logistik dari sektor menuju pabrik di Porsea; Lahan yang tidak produktif dan kepemilikan yang jelas; Tersedia akses jalan untuk pemanenan di kemudian hari, dan pembangunan infrastruktur jalan akan menjadi pertimbangan bila luasan areal cukup besar; topografi lahan datar sampai bergelombang (<30 persen), dan kondisi tanah baik.

 

Area yang tidak dapat menjadi PKR antara lain kawasan hutan milik negara, lahan sengketa dan mempunyai potensi masalah, areal terlalu curam dan batu, tidak tersedia jalan masuk ke areal.

 

“Dalam sistem PKR ini, pemilik lahan akan mendapat beberapa keuntungan,” jelas Posma. Antara lain, lapangan kerja dan peluang berusaha bagi peserta dan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Pendapatan dari hasil panen kayu dan upah kerja. Peningkatan nilai lahan (kesuburan, ekonomi, nilai jual), karena ada peluang pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan. Lahan plasma lebih terjaga dari pengusahaan pihak lain (bila pemilik di perantauan). Pengetahuan peserta plasma akan teknologi silvicultur serta pentingnya manfaat kayu di kemudian hari. Plasma juga dapat melakukan tumpang sari (semusim) pada areal PKR.

 

Bagi masyarakat, baik kelompok maupun perorangan yang ingin ikut mengikuti program ini, mekanismenya yakni plasma bermohon, dilakukan orientasi lapangan, pengukuran areal/survey, pemetaan areal, perjanjian PKR, membangun PKR dan Kontrak Kerja, pemeliharaan tanaman dan monitoring 7 tahun, evaluasi, sebelum panen, proses perizinan untuk pemanenan, kegiatan panen, pengangkutan kayu ke pabrik, dan bagi hasil (40 persen untuk plasma). (bersambung/besok ikuti catatan dengan topik: Peserta Antusias, Sebut Kebun Eukaliptus sebagai Harta Karun).

Mengintip Program Perkebunan Kayu Rakyat versi PT TPL (3/Habis)

Peserta Tertawa Lebar, Sebut Kebun Eukaliptus ’Harta Karun’

 

Hingga April 2008, areal Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) di bawah 4 sektor TPL, yakni Aek Nauli, Tele, Habinsaran, dan Aek Raja, sudah mencapai 6.011 hektare. Lahan yang potensial untuk digarap masih ada 8.600-an hektare lagi. Tiga dari ratusan peserta PKR TPL, yang ditemui METRO pekan lalu, semuanya tertawa lebar saat ditanya pendapatnya tentang program itu. Bahkan ada peserta yang menyebut kebun eukaliptusnya sebagai harta karun. 

 

Dame Ambarita, Porsea

 

”Apa alasan Bapak ikut PKR-nya TPL?” tanya METRO kepada Habinsaran Pasaribu (52), warga Desa Lintong Kecamatan Borbor, yang didampingi rekannya Posma Pasaribu (51) dan dua petani lainnya, Jumat pekan lalu.

 

Pak Habinsaran yang masih tampak gagah di usianya yang sudah kepala lima menjawab lantang. ”Pertama, alasan kemiskinan! Kami warga di sini tergolong miskin. Kedua, untuk mengurangi pengangguran. Dengan ikut PKR, warga di sini mendapat  pekerjaan dengan upah yang layak,” katanya bersemangat.

 

“Berapa upah pekerja per hari mengerjakan kebun eukaliptus?”

 

”Rata-rata Rp30 ribu per orang per hari. Saya sendiri sudah berposisi sebagai sub kontraktor. Untuk pekerja, saya libatkan warga kampung dengan upah Rp30 ribu per hari,” jawabnya.

 

Lebih lanjut, petani yang mengaku telah menyediakan 25 hektare lahan tidur miliknya untuk dijadikan PKR ini menjelaskan, selama ini lahan warisan milik keluarganya hanya ditumbuhi semak belukar dan alang-alang. ”Seingat saya, sejak saya lahir hingga sekarang berusia 52 tahun, tak pernah ada tanaman yang tumbuh di tanah saya ini selain alang-alang. Nah, tentu saja saya sangat senang dengan adanya program PKR ini. Di samping memanfaatkan lahan yang selama ini telantar, kami pun dapat gaji,” cetusnya.

 

Saat ini, usia pohon eukaliptus di lahan PKR-nya sudah berusia dua tahun. Artinya, lima tahun lagi ia sudah bisa panen. Ia pun sudah menghitung-hitung keuntungan yang baik diperolehnya. Dengan harga kayu saat ini Rp37.500 per ton, dengan asumsi hasil 150 ton per hektare, kelak ia akan memperoleh Rp56.250.000. Jumlah itu kelak berpeluang lebih tinggi, karena harga jual kayu lima tahun lagi kemungkinan besar lebih mahal.

 

Ia menjelaskan, saat ini  sekitar 80 persen warga Desa Lintong yang memiliki lahan tidur, sudah ikut PKR. ”Selain memberikan bantuan, TPL juga mengajari kami cara menanam eukaliptus, merawat, menyemprot, dan sebagainya. Saya sendiri saat ini menganggap diri saya sudah lulus soal eukaliptus ini,” katanya, sambil terkekeh gembira.

 

Ia optimis, masih akan dapat menawarkan ratusan hektare lahan tidur di desa mereka, untuk dijadikan PKR. ”Banyak warga yang sudah menyatakan berminat ikut,” katanya yakin.

 

Senada dengan Pak Habinsaran, peserta PKR di Desa Pardamean Kecamatan Ajibata, Tobasa, Aston Sirait (32), yang ditemui di lokasi PKR-nya, juga mengaku sangat senang dengan adanya program PKR ini. ”Kalau boleh saya katakan, kebun saya ini saya ibaratkan harta karun. Sebuah pekerjaan sampingan, yang dalam tujuh tahun tanpa terasa akan memberi keuntungan yang lumayan. Padahal selama ini lahan itu hanya semak-semak,” cetusnya, dengan senyum lebar di bibirnya.

 

Ia menjelaskan, sebenarnya ayahnya Pahala Sirait (65) yang masuk PKR. Tapi dirinyalah selaku anak ketiga dari 8 bersaudara, yang lebih fokus mengerjakan kebun. ”Lahan tidur milik keluarga kami yang sekarang menjadi kebun eukaliptus mencapai 20 hektare. Ditanam sejak Maret 2006, dan direncanakan akan panen 2012. Tapi selama menunggu panen eukaliptus, saat ini saya sudah memperoleh satu Supra Fit. Itu saya peroleh dari keuntungan mengerjakan proses membabat, menanam, dan menyemprot kebun ini,” cetusnya bangga.

 

”Tabo do anggo dohot PKR on. Ba bereng ma, angka handphone na  ma nuaeng di kantong on (Enak ikut PKR ini. Lihatlah, handphone-handphone yang sekarang ada di kantongku),” celotehnya bercanda.

 

Tak berbeda jauh dengan kedua petani di atas, Ojak Sitinjak (45), peserta PKR di Dusun Tanjung Dolok Nagori Sibaganding, mengatakan, sebanyak 14 KK warga di desanya saat ini mengelola sekitar 34 hektare lahan PKR eukaliptus.

 

PKR di desanya dimulai Februari 2006, di lahan tidur yang dulunya hanya ditumbuhi alang-alang.

 

“Awalnya, kami tertarik ikut PKR ini setelah mendengar dari famili saya yang tinggal di Pangururan Samosir, yang sudah berhasil ikut PKR. Ditambah adanya penjelasan dari pihak TPL sektor Aek Nauli, kami pun mengajukan permohonan ikut PKR. Daripada lahan kami kosong dan telantar, kan lebih baik dimanfaatkan,” cetusnya.

 

Ojak yang sehari-harinya bekerja sebagai petani sawah dan keramba ikan di danau Toba ini mengatakan, untuk mengerjakan kebun eukaliptus seluas 34 hektare itu, mereka melibatlkan warga kampung. “Lumayanlah, daripada lahannya dibiarkan begitu saja,” katanya.  

 

Ditanya, apa rencananya dengan keuntungan yang kelak akan diperolehnya dari kebun eukaliptus itu, Ojak menjawab, unutuk menambah modal usaha. Tak dirincinya usaha yang mana.

 

Bagi warga yang berminat ikut menjadi peserta PKR, boleh mengajukan permohonan kepada Direktur PT TPL, dengan formulir yang ditandatangani Kepala Desa. Boleh perseorangan atau kelompok. Syaratnya, memiliki lahan yang tidur yang potensial dijadikan PKR, dengan kepemilikan yang jelas. Tersedia akses jalan untuk pemanenan di kemudian hari. ”Pembangunan infrastruktur jalan akan menjadi pertimbangan bila luas areal cukup besar,” kata Posma Tambunan, Manajer PKR PT TPL, mengakhiri. (*)