Dameambarita’s Weblog

Cinta pun terkadang mengalami gelombang kebosanan.

Ada pasang surut.

Cinta tak selamanya membuat kita ingin memeluk yang dicintai.

Benarkah? Entahlah…

Aku mau katakan,

Pacaran terus tanpa ada langkah maju

Bisa membuat hati membatu

Dan rayuan kekasih tak lagi membuat diri jatuh

Saat ini

Biarkan aku membisu

Karena cintaku sedang ingin diam

Tak ingin melangkah maju

Juga tak ingin mundur

Tak cinta lagikah aku padamu?

Tunggu saja sesaat

Karena aku pun sedang tak ingin bicara

Mungkin aku lelah

Siantar, Maret 2008

Seharian ini, rasanya sibuk. Bukan karena pekerjaan lebih menumpuk. Tapi karena jumlah orang yang ditemui lebih banyak, berikut konfliknya. Dan akupun ‘merasa sibuk’, hehehehe…!

Kemarin malam, aku tidur pukul 03.00 WIB. Sebenarnya, kerja di kantor sudah selesai pukul 01.00. Dan pukul 01.30 udah nyampe di rumah. Cuma ngobrol lagi ama teman sekamar membahas berbagai rencana kegiatan kantor. Sambil makan kuaci, sedappp… Jadilah tidur pukul 03.00. Itupun karena ingat, besok banyak rencana yang harus dikerjakan (sok sibuk… hehehehe).

Bangun pagi pukul 09.30, hmm…. peregangan tubuh dulu. Trus, sarapan, mandi, ke kantor, hubungi sejumlah orang via telepon terkait pekerjaan. Trus, jumpai pihak gedung pertemuan untuk fix-kan rencana kegiatan HUT kantor.

Puas melihat gedung yang cukup representatif dengan rencana acara, ke kantor lagi ah… Rapat bo…. Eh, ada teman yang bikin darah naik ke kepala. Betapa tidak, ditegur soal hasil pekerjaannya yang banyak salah, eh…. malah ngomong: “Kalau aku tak dianggap layak, kembalikan saja ke jabatan semula….”

Duh, duh… childish amat sih… Udah tua pun! Memangnya itu menyelesaikan persoalan?

Suasana pun jadi tegang. Dan tak enak! (Memangnya, kapan  pula marahan itu enak? Hehehehe…).

Tapi aku sendiri masih naik darah (maklum, macan bo….). Mbok  ya teman-teman mau belajar memperbaiki kesalahan… dan tak sikit-sikit merajuk bilang: “Kalau memang dianggap tak mampu, kembalikan saja aku ke tempatku semula!  Duh…. Please deh! Jawaban apa itu?

Suasana ketegangan di lingkungan kerja pun bikin hati tak gembira (siapa suruh lu marah-marah, hehehehe).

Usai rapat, kerja lagi… (sibuk nih yeee)… Ada orang yang harus dijumpai (ceritanya masih terkait rencana kegiatan HUT). Pembicaraan berlangsung memuaskan. Tapi ada sedikit yang tak enak. Seorang anggota DPRD Siantar yang ketemu tak sengaja di tempat itu, mengejek media tempatku bekerja. Katanya, bisa di….! (sensor) …

Bah! Enak aja dia ngomong. Maccam aku tak tau kiprahnya aja. Huh…! (marah lagi nih).

Tiba di kantor…. kerja lagi. Trus, mendadak ada SMS dari bos tertinggi yang mengkritik konsep kerja kami yang katanya tak jelas. Sindiran yang dipakainya untuk menyampaikan maksudnya, cukup pedas. Belum sempat memikirkan kata-kata yang ‘bijaksana’ untuk mendinginkan suasana hati si bos tertinggi, eh ada telepon dari bos kedua meminta segera rapat.

Deg-deg plas, aku dan teman-teman pun datang ke rapat.

Tanpa ba bi bu, si bos kedua langsung menyentak keras, tentang hasil kerja kami, yang menurut bos tertinggi, SEHARUSNYA JANGAN SEPERTI ITU. Ada dua kesalahan yang disorot. Dan dua-duanya membuat bos tak senang.

Enaknya jadi bawahan ini, awak tak boleh membantah. “A kata bos, A-lah!” kata bos kedua. (Oke deh bos. Aku cinta bos deh, hehehehehe…).

Usai dimarah-marah, rapat bubar grak…!

Dengan hati yang sedikit tak bahagia, awak pun turun ke ruang resepsionis untuk sekedar ngobrol membahas rapat tadi.

Ngobrol ngalor-ngidul, ada teman yang nanya apa kabar si A (seorang karyawan). Kujawab, sudah lima hari tak masuk tanpa permisi, sejak libur ‘panjang’ PNS: Maulid Nabi, Wafat Isa Almasih, Hari Kejepit,  Hari Minggu, ditambah hari Senin yang sebagian menjadi libur fakultatif, dan berlanjut ke hari Selasa, semuanya tanpa permisi.

Seorang teman, yang masih sekampung dengan teman yang masih absen tadi, nyeletuk, kalau teman yang absen itu, Bapaknya lagi sakit.

“Oooo…. tapi kan seharusnya permisi?”

“Dia bilang, kalau dia terpaksa libur seminggu, dia akan mengajukan cuti!”

“Sistem dari mana pula itu, libur dulu baru ajukan cuti?”

“Yah, itu bukan urusanku lah, itu urusan dia!”

“Tau nggak, aku bahkan sempat berpikir, ada pesta marga  di kampung kalian, karena teman-teman yang marga kalian (sambil menyebut marganya) di kantor ini,  rame-rame pulang kampung,” sahutku bercanda…. Sumpah, tak ada maksud apapun selain bercanda!

“Loh, sukaku lah. Aku kan nengok bapakku!” kata teman tadi dengan nada ketus. “Lagipula, itu kan hari libur!” katanya dengan sorot mata menjereng menatapku. Teman-teman yang lain terdiam dan saling berpandangan.

“Ya memang…. aku kan tak bilang apa-apa! Kok marah?” balasku.

“Loh, kakak kok menyentil? Menyebut-nyebut marga lagi. Tak boleh aku menengok bapakkku?” balasnya, tampak benar-benar tersinggung.

“Ya boleh…. aku kan cuma bilang, kalian rame-rame pulang. Itu kan fakta. Trus, kupikir ada pesta marga!” aku bingung menjelaskan maksudku tadi, sekaligus agak jengkel, kenapa dia tersinggung hanya dengan ucapan seperti itu? Itu kan hanya kalimat biasa (menurutku loh, hehehe). Atau memang menyinggung yah?

“Cara kakak itu tak enak!”

“Sudah… sudahlah!” kata teman yang lain, sambil keluar dari ruangan, meninggalkan suasana yang sudah memanas.

“Ya, sudahlah…!” aku yang juga jengkel dengan sensitivitas yang timbul akibat candaanku,  pun keluar dari ruangan dan bergerak kembali ke kantor belakang tempatku bekerja. Di tengah guyuran hujan, aku dan teman ku pun berlalu meninggalkan  suasana tak enak itu.

Duh… aku benar-benar dalam suasana hati yang tak enak. Dalam sehari, ada dua konflik yang melibatkanku. Sementara pekerjaan harus diselesaikan sesuai deadline. Gimana kerja bagus kalau mood tak enak?

Duh… udah deh, lupakan saja dulu suasana yang tak enak… kerja dulu.,.. kerja….!”

Dan kerja pun  akhirnya selesai juga, meski dengan rambut yang berdiri!

Pesan: Marah itu capek! Tak ada gunanya. Cuma menghabiskan energi dengan cara yang tak berguna!

Hoahhhhhhhh….! Capek deh!

Seminggu lalu, seorang aktivis temannya teman, menelepon. Katanya, dia mau diskusi seputar opini yang mau dimuatnya di surat kabar lokal. Trus dia bilang, dia ingin menulis tentang seorang oknum Bupati di  Tapanuli yang dituduh korupsi Rp3 miliar. Dan betapa si Bupati koruptor itu tak peduli untuk membiayai pendidikan seorang pelajar asal daerah bersangkutan, yang IQ-nya salahsatu yang tertinggi di Indonesia.

Trus, aku menjawab, tolong jangan ditulis Bupati Koruptor. Meski dia benar korupsi, tapi sebelum ada putusan pengadilan, kita jangan menghakimi seseorang sebagai koruptor, meski hanya di halaman opini surat kabar. Jangan membahayakan posisimu dan posisi media bersangkutan.

Lantas, si aktivis menjawab: “Yah… tapi itu ‘kan hanya opini. Dan opini itu tanggung jawab si penulis.”

”Tidak, opini juga tanggung jawab media bersangkutan, meski ada nama penulisnya!”

“Loh, contoh saja kasus Besihar Lubis, kan dia yang dijerat hukum?” balasnya.

“Itu karena yang menggugatnya ‘mungkin’ takut menggugat media yang bersangkutan, karena urusannya pasti jadi lebih rumit. Jadi, lebih gampang menggugat penulisnya saja… Padahal, selama tulisan itu tidak dimuat di media, bukankah itu hanya sekedar opini si penulis yang tak diketahui siapa-siapa sehingga tak mungkin digugat siapa-siapa? Artinya, media yang memuatnya juga seharusnya ikut bertanggung jawab atas pemuatan opini tersebut. Karena media yang memutuskan opini itu layak muat atau tidak,” itu jawabanku sama si aktivis.

“Begitu ya? Tapi setahuku, kalau nama penulisnya dimuat, itu tanggung jawab si penulis,” kata dia lagi.

Percakapan kami mulai menghangat. Meski hanya lewat telepon, tapi kami terus saling berargumen. Padahal, aku dan si aktivis temannya teman itu belum pernah bertemu, dan kami baru sekali itu ngobrol, itupun lewat telepon.

Entah bagaimana, bantah membantah soal opini ini menyerempet ke soal Pilgubsu, tentang salahsatu cagubsu yang ‘katanya’ dibeking tokoh judi di Sumatera Utara, dan bagaimana media seharusnya bisa meliput masalah itu. Yang kujawab, secara pribadi, aku agak segan bersentuhan dengan tokoh judi dimaksud. Bukan apa-apa, hanya agak ‘trauma’ karena pernah menerima ancaman kantor akan diserang oknum-oknum preman, terkait pemberitaan soal judi di Sumatera Utara dan siapa tokoh di baliknya.

Kemudian obrolan beralih. Si aktivis bertanya, apa pendapatku seputar oknum-oknum ‘tokoh penjahat’ yang suka menyumbangkan uangnya untuk pembangunan rumah ibadah.

Kujawab: “Aku tidak  dalam posisi untuk menghakimi siapapun dalam hal sumbangan ke rumah ibadah!”

“Jadi, ito setuju pihak rumah ibadah menerima sumbangan dari tokoh judi seperti di A, tokoh illegal logging si B, atau koruptor seperti si C?”

“Loh, memangnya apakah pihak rumah ibadah harus menolaknya?”

“Ya, iya dong. Itu kan uang tak halal!”

“Trus, bagaimana sebaiknya pihak rumah ibadah menolak uang sumbangan itu? Dengan mengumumkannya di podium, dan mengatakan, kami menolak sumbangan Bapak Anu?” tanyaku, agak menantang (maaf ya Ito, hehehe).

“Yah, memang tidak begitu… tapi bisa dilakukan dengan mengirimkan kembali uangnya, disertai surat yang mengatakan, kami menolak sumbangan Bapak karena kami mendengar Bapak terlibat kasus ini itu. Sebelum Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang menjerat Bapak, kami tidak akan menerima sumbangan Bapak!”

“Bah… bah (dengan logat Batak kental, hehehehe), kalau aku pribadi, menurutku tak perlulah segitu kali. Lagipula, tak pernah kubaca ada ayat yang menyuruh pihak rumah ibadah mengembalikan sumbangan seseorang karena seseorang itu ‘dianggap penjahat’,” balasku tak mau kalah.

“Memang tidak ada ayatnya. Tapi secara moral dan etika, tidaklah layak sebuah rumah ibadah dibangun dengan menggunakan uang dari seseorang seperti si A, si B, dll (sambil menyebut nama-nama),” kata si aktivis. Ia juga membeberkan sejumlah rumah ibadah di kota-kota tertentu, yang dibangun megah dengan menggunakan uang si A, si B, dll tersebut.

Aku tetap saja menolak menyetujui statemen yang mengatakan, pihak rumah ibadah harus menolak sumbangan uang dari ‘tokoh-tokoh penjahat’, dengan alasan tidak ada ayat yang mengatakan itu harus ditolak.

Lagipula, apa urusan pihak rumah ibadah untuk menyelidiki uang seseorang itu uang haram atau halal? Apakah pihak rumah ibadah sanggup menyelidiki semua asal muasal sumbangan yang diberikan? Bukankah itu urusan Tuhan? Bukankah Tuhan yang akan menakar nilai persembahan seseorang?

Apakah Tuhan ada menyuruh pihak rumah ibadah untuk menyelidiki dulu asal muasal persembahan sebelum memutuskan diterima atau tidak? Bukankah kita tidak tahu dari mana saja sumber seluruh uang persembahan yang sampai ke rumah ibadah? Jadi kalau pihak rumah ibadah harus menolak persembahan dari si A, si B, si C, kenapa yang diprotes hanya sumbangan yang ‘besar-besar’? Bukankah semua sumbangan yang tidak halal seharusnya juga ditolak? Dan siapakah yang harus menyelidiki, apakah persembahan si Anu itu dari sumber halal atau haram? Bisa jadi, persembahan yang kecil-kecil pun, ada yang ‘tidak hala’. Apakah itu harus dikembalikan juga? Dan siapa yang menentukan haram dan halal itu?

Kembali ke tokoh si A, si B, dan si C tadi, bukankah mereka juga memiliki usaha-usaha legal, di samping usahanya yang dinilai ‘tidak legal’. Trus kalau mau beragumen, bukankah bisa saja kukatakan, mungkin sumbangannya itu dari usahanya yang legal?

Akhirnya, si aktivis berkata: “Yah, di situ kita memang berbeda. Saya itu seorang aktivis idealis radikal. Yang kalau mengatakan yang benar, langsung saja mengatakannya,” katanya, sudah mulai membuat jarak.

“Ya, kita memang berbeda,” balasku, tak membantah dikatakan berbeda pandangan dengan dirinya yang seorang aktivis idealis radikal.

Apakah aku bukan seorang idealis? Itu mungkin saja. (hehehehehe).

Tapi aku memang tak setuju statemen: “Rumah Ibadah Harus Menolak Sumbangan Dari Tokoh yang Dianggap Penjahat’.

Bukan karena aku senang dengan uang mereka. Tapi kupikir, bukan kapasitas ‘rumah ibadah’ untuk menyimpulkan persembahan seseorang layak diterima atau tidak. Memangnya siapa dia (pihak rumah ibadah)?

Biarlah Tuhan yang memutuskan itu.

Trus uang ‘penjahat’ tadi? Yah, kalau memang kalian bingung akan dikemanakan, berikan saja sama orang miskin. Beres kan? Gitu aja kok repot! Hehehehehe….

Pematangsiantar, Maret 2008